Ratapan Petani di Balik Menguningnya Padi

RATUSAN hektare sawah di Kabupaten Cirebon kini berada dalam kondisi kritis dan terancam gagal panen.Para petani dihantui mimpi buruk melihat batangbatang padi menguning sebelum waktunya.

Hamparan sawah yang biasanya menghijau dan menjanjikan kesejahteraan, kini perlahan berubah menjadi daratan kering dengan tanah yang pecahpecah.

Di balik angka-angka statistik kekeringan, ada cerita tentang keringat, kecemasan, dan hilangnya sumber penghidupan para petani yang menggantungkan hidup pada sebaris saluran irigasi yang kini rusak dan bocor.

Bagi masyarakat agraris di Cirebon, sawah bukan sekadar hamparan tanah, melainkan denyut nadi kehidupan.

Ketika saluran pengairan utama mengalami kebocoran dan kerusakan struktural, aliran air yang menjadi tumpuan utama tidak pernah lagi sampai ke hilir.

Fenomena ini sampai juga ke telinga para wakil rakyat.

Kerusakan dan kebocoran pada sejumlah saluran irigasi di Kabupaten Cirebon menjadi perhatian Komisi II DPRD setempat.

Mereka merasa kondisi tersebut perlu segera ditangani karena jaringan irigasi menjadi salah satu penunjang utama ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Persoalan tersebut dibahas Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung di Kecamatan Talun.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II mencatat masih terdapat sejumlah titik pada Daerah Irigasi (DI) Cibacang dan Cipager, khususnya di wilayah Kecamatan Beber dan Kecamatan Talun, yang mengalami kerusakan maupun kebocoran.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra Suseno, mengatakan kondisi jaringan irigasi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena cakupan lahan pertanian yang bergantung terhadap pasokan airnya cukup luas.

Menurut Cakra, sekitar 570 hektare lahan berada di wilayah Kecamatan Talun.

Sementara sekitar 86 hektare lainnya berada di Desa Cipinang.

“Cakupan lahan pertanian yang membutuhkan pengairan cukup luas. Di wilayah Talun sekitar 570 hektare dan di Desa Cipinang sekitar 86 hektare. Karena itu, jaringan irigasinya harus kita dorong agar bisa berfungsi secara optimal,” kata Cakra, Selasa (1/9) Ia menjelaskan, sejumlah jaringan irigasi tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, Komisi II mendorong koordinasi dengan PSDA Provinsi Jawa Barat agar kerusakan maupun kebocoran saluran dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Kami berharap ada tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PSDA untuk memperbaiki titiktitik saluran yang mengalami kerusakan dan kebocoran, sehingga distribusi air ke lahan pertanian bisa lebih optimal,” ujarnya.

Menurutnya, perbaikan jaringan irigasi tidak hanya menyangkut persoalan infrastruktur, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas pertanian dan produktivitas petani.

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon pun mendorong sinergi antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan jaringan irigasi.

Optimalisasi saluran tersebut diharapkan mampu menjamin distribusi air menuju lahan persawahan sekaligus mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon.

(maman suharman)