Rawan Stunting, Bupati Bandung Barat Imbau SKPD Ikut Andil

INILAH, Ngamprah - Badan Perencanaan Penelitian  dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Bandung Barat menggelar kegiatan Rembuk Stunting Tahun 2019 di Mason Pine Hotel, Jalan Raya Parahyangan KM 1,8; Senin (30/12/2019).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun komitmen dan tanggung jawab bersama antara seluruh perangkat pemerintah dalam rangka pencegahan penyebarluasan kasus stunting di Kabupaten Bandung Barat.

Tak hanya Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan istrinya Yuyun Yunengsih, acara ini turut dihadiri anggota DPRD KBB, akademisi, SKPD KBB, serta seluruh kepala desa se-KBB yang baru saja dilantik.

Aa Umbara Sutisna mengatakan, rembuk stunting ini bukan dalam arti percepatan penanganan, tapi kalau dibiarkan, ini bisa jadi ancaman serius khususnya bagi warga Kabupaten Bandung Barat. Dia menjelaskan, ini merupakan upaya untuk mencari solusi yang efektif agar di KBB tidak ada lagi stunting.

“Kami upayakan melalui  penanganan khusus mulai dari saat kehamilan. Selain itu, pengentasan kemiskinan pun jadi prioritas kami karena salah satu faktor stunting itu dari berawal dari kemiskinan,” jelasnya.

Ke depan, lanjut Umbara, pencegahan harus terus dilakukan melalui penataan sejak masuk usia kehamilan serta adanya pemeriksaan rutin. Tak hanya masyarakat sendiri, pemerintah khususnya dinas harus turun tangan dalam menangani stunting ini.

“Jumlah stunting ini tidak terlalu besar, namun sangat berbahaya jika dibiarkan. Tiap dinas dan aparat desa punya andil besar demi menciptakan Bandung Barat yang sehat,” ujarnya.

Kepala Bapelitbanda KBB Asep Wahyu FS menuturkan, ini sebenarnya upaya untuk menurunkan mencegah angka prevalensi stunting di KBB, artinya harus dikonvergensi untuk pencegahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB hanya 30 persen intervensinya.

“Sebanyak 70 persen pencegahan ada di dinas lain, misal warga kena stunting karena miskin, tentunya ini jadi tanggung jawab Dinas Sosial untuk mengentaskan kemiskinan, kurangnya wawasan dan pendidikan akan stunting, tentunya ini jadi tanggung jawab Dinas Pendidikan (Disdik) untuk memberikan pendidikan yang layak,” tuturnya.

Asep menjelaskan, Bappenas di KBB menangani 10 desa prioritas, ada di Cisangkan Girang, Situwangi, Saguling, dan lainnya. Tapi yang dikhawatirkan tidak hanya di 10 desa tersebut, namun juga di desa yang lainnya.

“Kita sudah melakukan penelitian bekerja sama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekes) Bandung ternyata menemukan kasus stunting ada juga di 165 desa melalui pemetaan yang kita lakukan,” jelasnya.

Menurut Asep, persolan stunting ini tidak terlihat, ada orang yang mampu namun tidak paham urusan kesehatan, ada juga orang tidak mampu namun mengerti kesehatan. Hal tersebut menjadi landasan pemerintah untuk membedah hasil pemetaan terhadap kasus stunting di 165 desa.

“Kita akan lakukan sosialisasi di desa tersebut sehubungan dengan rencana penganggaran dana desa 2020, sebab arahan Kementrian Desa (Kemendes) bahwa stunting harus diselesaikan dengan dana desa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Hernawan Widjajanto menambahkan, program-program Bupati Bandung Barat yang sudah berjalan seluruhnya berdampak pada pengendalian stunting, utamanya bagi peningkatan perekonomian warga Bandung Barat.

Dia mengaku, Dinkes senantiasa mendorong dalam peningkatan kualitas gizi terutama untuk balita. “Program kami dari mulai remaja putri yang kelak akan jadi ibu hamil, kami sudah persiapkan dengan perhatian khusus, salah satunya dengan pemberian tablet tambah darah,” ujarnya.

Hernawan menjelaskan, seribu hari pertama kehamilan adalah momen emas di mana 80 persen pertumbuhan dan perkembangan otak dan fisik bayi sedang terjadi. “Ibu hamil perlu memperhatikan kesehatan diri dan bayinya pada momen emas, karena ini merupakan momen terpenting tumbuh kembang otak dan fisik,” pungkasnya. (agus sn)