Status Puskesmas di Kabupaten Cirebon Belum BLUD, Anggaran dari Pusat Rp30 Miliar jadi Silpa

INILAH, Cirebon - Total 60 Puskesmas di Kabupaten Cirebon belum masuk kategori Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Akibatnya, anggaran pusat sebesar Rp30 miliar tidak bisa digunakan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Edi Susanto mengatakan, dana dari pemerintah pusat itu sudah masuk kas daerah. Namun, kerena status Puskesmas belum masuk kategori BLUD maka dana tidak bisa digunakan dan mengendap menjadi Silpa.

"Harusnya anggaran itu bisa digunakan di tahun anggaran perubahan 2021 sekarang ini. Tapi masalahnya, kita ada audit BPK yang menyatakan bahwa Puskesmas kita belum BLUD di tahun 2020," kata Edi, Senin 22 November 2021.

Baca Juga: Polisi Masih Kejar Bandar Narkoba yang Nekat Tabrak Polisi di Cirebon

Menurutnya, hingga akhir 2021 komponen BLUD belum bisa diterbitkan. Akhirnya, Silpa yang tadinya bisa digunakan itu pun ditarik BPJS Kesehatan. Alhasil, untuk kegiatan perubahan sama sekali tidak ada. Meskipun ada, itu merupakan proyek anggaran murni yang dikerjakan pada tahun perubahan saat ini.

"Jumlah Rp30 miliar ini, tidak hilang. Nanti akan dikembalikan lagi. Cuma syaratnya kita harus BLUD. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Yang kegiatan dirubahan itu bukan anggaran perubahan namun anggaran murni yang dikerjakan di akhir tahun," ungkap Edi.

Saat ini, BLUD Kabupaten Cirebon masih sedang berproses. Bahkan sudah dimulai sejak 2018 lalu. Nantinya, awal tahun depan diharapkan status BLUD sudah dimiliki. Sehingga, anggarannya nanti yang sebesar Rp30 miliar bisa digunakan pada anggaran murni. Dinkes menargetkan awal tahun depan sejumlah 60 puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon sudah BLUD.

Baca Juga: Polres Beberkan Kronologis Bandar Narkoba Menabrak Polisi di Tol Palimanan

"Kalau tahun depan semua Puskesmas di Kabupaten Cirebon sudah BLUD, otomatis dana silpa bisa digunakan untuk anggaran murni. Kalau tidak bisa, ya mau bagaimana lagi, berarti anggaran yang menjadi Silpa tidak bisa dipakai," jelasnya

Edi menambahkan, adanya Silpa perubahan diharapkan supaya masyarakat bisa memahaminya. Karena semata-mata bukan hanya menjadi kebutuhan Dinkes Kabupaten Cirebon. Sebab, ketika status BLUD sudah diraih di tahun ini, anggaran itupun tidak harus mengendap menjadi Silpa.

"Memang awalnya anggaran itu, diperuntukan tahun ini. Di tahun anggaran perubahan. Tapi karena hambatan tadi, jadi tidak bisa. Tapi masih ada harapan, bisa dikembalikan lagi nanti di murni 2022," pungkasnya.***(maman suharman)