Ini Tuntutan Kader IMM Saat Sambangi Istana Presiden

Ratusan kader IMM menolak tegas segala bentuk represif aparat kepolisian dalam memberangus gerakan rakyat

 Ini Tuntutan Kader IMM Saat Sambangi Istana Presiden
Kader IMM menolak tegas segala bentuk represif aparat kepolisian dalam memberangus gerakan rakyat saat aksi di istana Negara.

INILAHKORAN, Garut - Ribuan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Istana Negara, Rabu (2/3/2022).

Ratusan Kader IMM datang dari berbagai daerah. Antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Dalam aksinya, massa IMM menegaskan sikapnya menolak tegas segala bentuk perampasan tanah di belahan Indonesia. Seperti di Singingi Hilir Riau oleh PT Warnasari Nusantara.

Mereka mengecam keras aksi represif aparat di Desa Wadas Purworejo Jawa Tengah, dan peristiwa penembakan di Sulawesi Tengah, serta menolak tegas segala bentuk represif aparat kepolisian dalam memberangus gerakan rakyat.

Baca Juga: Diskoperindag Cianjur Pastikan Stok Minyak Goreng Aman Hingga Lebaran

Mereka juga menolak Permenaker 2/2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) Tenaga Kerja, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sebagai syarat izin berbagai pengurusan pelayanan administrasi dan jual beli.
Berkaitan wacana penundaan Pemilu 2024, mereka juga menolaknya secara tegas. Mereka bahkan menuntut agar ambang batas pencalonan presiden (Presidential Treshold) sebesar 20 persen dihapus dan menjadi nol persen.

Ketua umum PC IMM Garut Ravi Firdaus mengatakan, pemangku kebijakan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga sebagai bagian dari anak bangsa, kader IMM harus bersikap.

Menurutnya, segala tindakan kedzoliman dan kemunafikan adalah musuh terberatnya IMM dan rakyat. Karenanya, IMM menuntut keras atas perbuatan tidak menyenangkan dari pemeritah.

Baca Juga: Adab Berbuka Puasa, Ustadz Khalid Basalamah: Agar Berkah dan Diterima

"Tindak represif dari aparat kepolisian sudah tidak bisa dibiarkan. Ini harus diluruskan karena sudah tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan yang seharusnya masyarakat punya jaminan atas hukum. Seperti sila kelima pada Pancasila. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tetapi prakteknya malah menjadi peradilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Tak ada anarkhis dalam aksi unjuk rasa tersebut. Ribuan massa yang datang membawa sejumlah atribut IMM seperti bendera, dan spanduk bertuliskan beragam kritik terhadap Pemerintah itu tampak memenuhi separuh jalan di kawasan Patung Arjuna Wiwaha atau dikenal kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Mereka pun mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian selama aksi berlangsung.(zainulmukhtar)


Editor : inilahkoran