Rentetan Keracunan Jadi Alarm MBG, Netty Prasetiyani Desak BGN Berani Tutup SPPG Bermasalah

INILAHKORAN.ID -  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak boleh diperlakukan sekadar sebagai proyek sosial berskala besar. Rentetan kasus keracunan sepanjang 2025 menjadi sinyal keras tata kelola MBG menyimpan persoalan serius yang menuntut evaluasi menyeluruh, bukan sekadar pembelaan statistik.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan, menegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) harus menjadikan pengalaman 2025 sebagai titik balik perbaikan total pada 2026. Evaluasi, menurutnya, tidak cukup berhenti pada administrasi, tetapi harus menyentuh aspek pengawasan, penindakan, hingga keberanian menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyimpang.

“Kasus yang terjadi harus menjadi pijakan BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh. BGN juga harus berani melakukan beberapa tahapan, tahapan penindakan,” ujar Netty, Selasa 23 Desember 2025.

Ia menekankan, jika ditemukan kesalahan serius dalam pengelolaan SPPG, BGN tak boleh ragu menjatuhkan sanksi tegas, termasuk penutupan sementara demi perbaikan menyeluruh.

“Bila memang ada SPPG yang melakukan kesalahan dan perlu ditutup sementara, maka BGN harus lakukan agar ada perbaikan,” katanya.

Netty menolak keras cara pandang yang meremehkan kasus keracunan dengan pendekatan kuantitatif semata. Baginya, satu korban saja sudah cukup menjadi indikator kegagalan tata kelola.

“Cuma sekian orang, berarti kan cuma sekian persen dari sekian banyak SPPG. Kita nggak bisa menolerir pernyataan seperti itu. Satu saja yang menjadi korban dari penyelenggaraan MBG, tentu menjadi alarm, menjadi sinyal bahaya bagi tata kelola MBG ini,” tegasnya.

Selain aspek keamanan pangan, Netty juga menyoroti potensi fraud dalam setiap tahapan penyelenggaraan MBG, mulai dari penentuan titik lokasi SPPG hingga distribusi penerima manfaat. Ia mengungkap adanya keluhan masyarakat yang kehilangan hak menerima MBG karena didahului atau “ditekel” pihak lain.

“Jadi jangan ada fraud, mulai dari penentuan titik lokasi SPPG dan penerima manfaat, yang kedua lakukan distribusi peserta atau penerima manfaat dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, lakukan pengawasan terhadap pengadaan bahan makanan jangan ada celah sedikit pun dari pengadaan bahan makanan yang berdampak pada kualitas MBG itu sendiri,” pintanya.

Netty juga menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pelatihan ahli gizi, kepala SPPG, hingga petugas quality control harus dipastikan berjalan serius dan berstandar tinggi, mencakup pemahaman gizi, pengolahan makanan, pemorsian, hingga pengemasan.

“BGN harus bekerja sama dengan para pihak agar bisa berkualitas MBG ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Netty mendorong keterlibatan aparat penegak hukum dalam pengawasan MBG. Langkah ini dinilai krusial mengingat besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk program tersebut.

“Agar tidak ada penyimpangan dari anggaran yang besar dari MBG ini. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan diselenggarakan MBG. Yang pertama, gizi tertingkatkan, membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan denyut ekonomi itu ada di lapangan di masyarakat,” tuturnya.

Terkait rencana Kepala BGN Dadan Hindayana yang tetap ingin menjalankan MBG selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Netty meminta kebijakan tersebut dikaji dengan sangat hati-hati. Ia menilai implementasi MBG di masa libur berpotensi menimbulkan persoalan baru, baik teknis maupun kerugian anggaran.

Menurutnya, harus ada kesepakatan yang jelas antara SPPG, sekolah, dan orang tua sebelum layanan MBG diputuskan tetap berjalan. Sebab, pelaksanaannya akan menuntut kehadiran siswa dan guru ke sekolah di tengah masa liburan.

Ia juga mengingatkan potensi pemborosan jika makanan tidak diambil karena siswa dan keluarga sedang bepergian.

“Jadi mungkin nanti secara informal saya akan menanyakan dan menyampaikan kepada Kepala BGN, agar berhati-hati untuk menetapkan, apakah MBG ini tetap dilaksanakan di masa liburan,” tandasnya.