Ridwan Kamil Dorong APPDI Optimalkan Digitalisasi, Genjot PAD

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, adaptasi wajib dilakukan. Maka dari itu, dalam rapat kerja (raker) Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah se-Indonesia (APPDI), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong optimalisasi digitalisasi dalam mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ridwan Kamil Dorong APPDI Optimalkan Digitalisasi, Genjot PAD

INILAHKORAN, Bandung - Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, adaptasi wajib dilakukan. Maka dari itu, dalam rapat kerja (raker) Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah se-Indonesia (APPDI), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong optimalisasi digitalisasi dalam mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengutip pernyataan Chairul Tanjung, situasi saat ini berada dalam kondisi pragmatisme dan idealisme, sehingga diperlukan pola tertentu guna menghadapinya. Terlebih melalui digitalisasi, ada peningkatan signifikan yang terjadi.

Alhasil APBD Jawa Barat juga terus bertambah kata dia dan pada akhirnya membantu percepatan pembangunan, dimana revitalisasi jalan menjadi fokus di 2023 dan 2024 mendatang.

"Kita dalam proses di akhir jabatan, dalam APBD kita terus meningkatkan pendapatan daerah. Selama lima tahun Jawa Barat dengan go digital itu pendapatan daerah dari pajak kendaraan naik tiga kali lipat. Dengan berbagai pintu digital, pintu point of payment. Kemudian kita harapkan dan Jawa Barat, PAD sudah lebih besar porsinya untuk APBD," ujarnya usai memberi sambutan dalam Raker APPDI di Trans Hotel, Kota Bandung, Kamis 15 Junu 2023.

"Menandakan fiskal sangat sehat dan terus 2023 dan 2024 kita fokus belanja saya atur ke pengaspalan jalan yang selama ini tertunda. Selamat datang kepada para peserta, mudah-mudahan saling bersinergi. Bertukar ilmu dan akhirnya meningkatkan pendapatan daerah di masing-masing secara inovatif, berkeadilan tapi berkarakter khas daerah masing-masing," imbuhnya.

Lebih lanjut Emil menuturkan, dalam membangun daerah sejatinya pemerintah kota/kabupaten jangan terpaku menggunakan APBD. Sebab banyak mekanisme yang dapat dilakukan, guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

"Ada delapan pintu, pinjaman daerah, CSR yang harus dikejar, obligasi daerah, dana ummat untuk kegiatan sosial. Kalau semua minta APBD, segala urusan enggak cukup karena maksimal APBD. Jangan berpikir APBD, tapi cara membangun daerahnya dengan segala keterbatasan," ucapnya. 

Terlebih sambung Emil, Presiden Joko Widodo telah menggaungkan menuju Indonesia Emas di 2045. Dimana harapannya terjadi peningkatan pendapatan perkapita penduduk Indonesia. Cita-cita ini dinilainya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan inovasi.

"Apalagi tadi pagi Pak Presiden sudah merilis Indonesia Emas 2045. Target dari USD 5.000 perorang per tahun menjadi USD 30.000 perorang pertahun. Mimpi itu harus dikejar dengan ekonomi digital, ekonomi hilirisasi, tidak boleh ada stunting, politik kondusif dan berkelanjutan," terangnya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Dedi Taufik Kurohman melanjutkan, forum ini bertujuan agar APPDI bersama-sama mencari solusi dalam meningkatkan PAD, selain melalui pajak kendaraan bermotor. Hal ini diakuinya dibutuhkan strategi, salah satunya mengoptimalkan digitalisasi.

"Forum ini adalah aspirasi sesuai tema, transformasi digital di era 4.0 ini. Kaitan melihat potensi pendapatan, melihat disitu. Dua hal menurut saya, selain intensifikasi dan ekstensifikasi. Perlu ada penguatan reformasi birokrasi. Salah satunya, reformasi digital ini. Tren perkembangan menggunakan digitalisasi, naik terus. Dari 2021-2022 dari Rp500an miliar ke Rp679 miliar. Jadi ada peningkatan untuk go digital," paparnya.

"Selain mengedepankan pertumbuhan ekonomi, harus didorong inovasi. Ini perlu penguatan disampaikan bagaimana kita bisa mengakselerasi itu. Memberikan kepuasan pelanggan melalui digitalisasi. Perlu kita sepakati dalam rakernas ini. Selain berbicara potensi loss 2025. Kita akan kehilangan untuk APBD kurang lebih di Jawa Barat Rp1,8 triliun. Nanti tidak dikelola Pemprov Jawa Barat tapi option PKB dan BBNKB. Untuk itu kita mencari potensi pendapatan selain PKB dan BBNKB kita harus cari. Pajak air, pajak rokok, pajak bahan bakar," imbuhnya. (Yuliantono)***


Editor : JakaPermana