Proyek Antopomerti Cirebon, Penjelasan PPK dan Sekdis Gak Sinkron

INILAHKORAN, Cirebon -  Meskipun sudah ada pemenang proyek Antropomerti pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, namun klarifikasi yang diberikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sekdis  banyak yang tidak singkron. 

PPK proyek Antropomerti, Muhamad Sudiyono menyebutkan alasan, kenapa pemenangnya sudah ditentukan, tapi Dinkes masih menerima ekspos beberapa vendor.

"Saya hanya mengikuti arahan Sekdis Dinkes. Tugas saya hanya menentukan perusahaan mana yang layak dan masuk rekomendasi Kemenkes. Itupun saya tetap berkoordinasi dengan Sekdis dan Kadinkes," kata Sudiyono, Kamis (15/6/2023).

Sudiyono menjamin, PT.  Inovasi Medik Indonesia (Imedin) selaku pemenang lelang, sudah sesuai prosedur. Perusahaan tersebut juga masuk dalam etalase e katalog. Jadi akunya, tudingan selama ini bahwa Imedin memenangkan lelang tanpa prosedur resmi, adalah salah.

"Semua sudah sesuai prosedur.  Imedin sudah terdaftar di kemenkes. Padahal beberapa perusahaan yang direkomendasikan justru syaratnya banyak yang tidak lengkap," ungkapnya.

Sudiyono juga menjamin, saat ini Antropomerti sudah di distribusikan ke Puskesmas puskesmas yang selanjutnya diberikan kepasa pos yandu yang ada di Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Sekdis Dinkes Kabupaten Cirebon, Edi Susanto malah mengaku, Antropomerti sampai sekarang masih belum dikirim.  Alasannya, belum ada tanda tangan kontrak dari pemenang lelang. Prosesnya harus ditempuh karena harus mengecek semua kelengkapan barang.

"Kata siapa barangnya sudah dikirim, tanda tangan kontrak saja belum. Tapi masalah siapa pemenangnya, ya PPK yang lebih tahu," jelasnya.

Edi juga membantah tudingan,  ada dugaan fee yang diterima pihaknya dari vendor yang memenangkan lelang. Edi memastikan ,tidak ada fee sedikitpun dari pengadaan Antropomedi tersebut.

"Kalau saya dituding ini itu, ya mangga silahkan saja. Tapi saya tidak menerima apapun dari proyek ini," elaknya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sampai saat ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon masih belum memberikan klarifikasi, terkait proyek pengadaan Antropometri senilai Rp. 22 milyar.

Dengan kondisi seperti itu, membuat kecurigaan banyak pihak terkait adanya pengondisian yang dilakukan oknum Dinkes Kabupaten Cirebon. (maman suharman)***