Rumah-rumah Rapuh Menanti Sentuhan Asa

Oleh:Rizki Mauludi

Hadiah itu bukan untuk disimpan di ruang rapat atau menjadi sekadar penghargaan di atas meja. Sebanyak 300 unit rumah akan dikembalikan kepada warga Kota Bogor dalam bentuk hunian yang diperbaiki.

Program tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebagai apresiasi atas keberhasilan Pemkot Bogor menjalankan program perbaikan hunian.

Penghargaan diterima Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Bali, Jumat (28/8). Tiga hari kemudian, penghargaan itu diserahkan kembali kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor untuk ditindaklanjuti.

“Apresiasi dari pemerintah pusat ini nantinya diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan 300 unit rumah,” kata Dedie saat apel di lapangan Disperumkim, Senin (31/8). 

Bagi Pemkot Bogor, 300 unit tersebut menjadi tambahan tenaga untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Sepanjang 2025, Pemkot Bogor telah merealisasikan bantuan sosial RTLH melalui BST dan BSTT kepada 2.122 rumah. Sebanyak 257 rumah berada di kawasan kumuh dan 1.856 lainnya berada di luar kawasan kumuh.

Program itu berlanjut pada 2026. Sebanyak 1.138 unit rumah masuk sasaran perbaikan RTLH, terdiri dari 216 rumah di kawasan kumuh dan 922 rumah di luar kawasan kumuh. Selain itu, enam rumah ditangani melalui program bedah rumah.

Upaya memperbaiki rumah warga tidak hanya mengandalkan APBD. Pemkot Bogor juga membuka berbagai pintu pembiayaan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Salah satunya datang dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Pada 2026, sebanyak 204 unit rumah di Kota Bogor mendapat bantuan perbaikan melalui skema CSR tersebut.

Ada pula bantuan dari Kementerian Kesehatan yang memiliki tujuan berbeda. Perbaikan rumah dijadikan bagian dari upaya pengentasan tuberkulosis (TBC).

Kota Bogor mendapat alokasi perbaikan 2.000 rumah dengan anggaran Rp30 juta untuk setiap unit. Namun, bantuan tersebut secara khusus diarahkan kepada rumah yang dihuni keluarga penyintas TBC.

“Kami mendapat alokasi 2.000 perbaikan RTLH dari Kementerian Kesehatan. Tahun ini juga akan direalisasikan,” ujar Dedie.

Karena banyaknya skema bantuan yang tersedia, persoalan berikutnya adalah memastikan bantuan tidak salah sasaran. Data kondisi rumah warga menjadi kunci agar setiap program benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Dedie meminta pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan memperkuat pendataan. Untuk alokasi 2.000 rumah dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial diminta segera memetakan calon penerima sebelum dilakukan verifikasi lapangan.

“Data harus segera dipetakan dan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk diverifikasi,” katanya. (gin)