Selain 30 Persen Keterwakilan Perempuan yang Tak Dipenuhi Parpol di Dapil, Bawaslu Cimahi Temukan Caleg dari PNS dan TNI

INILAHKORAN, Cimahi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi memastikan telah melakukan pengawasan dan sejumlah upaya pencegahan pelanggaran baik dalam proses penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan pasca penetapan DCT.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cimahi, Jusapuandy mengatakan, berdasarkan berita acara KPU Kota Cimahi pada 18 Agustus 2023 menetapkan jumlah calon anggota DPRD Cimahi yang terdaftar dalam DCS sebanyak 769 calon.

"Kemudian, pasca tahapan verifikasi dan pencermatan, berdasarkan berita acara KPU Kota Cimahi menetapkan DCT anggota DPRD Kota Cimahi pada Pemilu 2024 sebanyak 644 calon," katanya dalam Jumpa Pers Hasil Pengawasan Pasca Penetapan DCT Anggota DPRD Kota Cimahi, Selasa 21 November 2023.

Baca Juga : Stabilkan Inflasi dan Perkuat Ketahanan Pangan, Pemkot Bandung Gelar Bandung Menanam Jilid V

Jusa menjelaskan, hasil pengawasan sesuai dengan DCT yang tertuang pada berita acara KPU tercatat 30 persen. Hal itu menunjukkan terpenuhinya 30 persen keterwakilan perempuan.

Meski begitu, sambung Jusa, berdasarkan pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu berdasarkan daerah pemilihan (Dapil), masih ditemukan sejumlah parpol yang tidak memenuhi ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan.

"Keterwakilan perempuan Partai Gerindra di Dapil 1 dan 2 hanya 28,6 persen, Partai Perjuangan Indonesia Dapil 1 dan 2 sebanyak 28,6 persen, Partai Buruh Dapil 1 sebanyak 28,6 persen," sebutnya.

Baca Juga : Ingin Dongkrak PAD, Pemda KBB Bakal Naikkan NJOP PBB

"Kemudian, Partai Gelora di Dapil 1 dan 5 sebanyak 25 persen, PSI di Dapil 1 dan 5 sebanyak 28,6 persen, dan Perindo di Dapil 5 sebanyak 28,6 persen," sambungnya.