Sepakati KUA PPAS 2026, Pemprov Jabar Gelontorkan untuk Pendidikan Hingga Rp6,3 Triliun

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan DPRD menyepakati KUA PPAS 2026 melalui Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat 31 Oktober 2025.

APBD 2026 yang ditetapkan dalam KUA PPAS 2026 sekitar Rp28,4 triliun. Di mana peruntukan terbesar adalah belanja pegawai dan fix cost sebesar Rp8,36 triliun atau 29,36 persen.

Untuk belanja infrastruktur, tertinggi adalah sektor pendidikan. Yakni sebesar Rp6,3 triliun atau 22,14 persen dari postur APBD yang disepakati dalam KUA PPAS 2026.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menuturkan, dari jumlah ini mau tak mau internal Pemprov akan mengencangkan ikat pinggang. Lantaran jumlah tersebut melenceng dari prakiraan awal sekitar Rp31 triliun, akibat susutnya dana transfer ke daerah (TKD) Rp2,4 triliun dari pemerintah pusat.

"Puasa untuk internal. Tapi untuk eksternal, layanan publiknya pesta. Karena kan alokasi-alokasi pembangunan untuk kepentingan masyarakat malah mengalami peningkatan pada tahun ini (2025)," ujar Dedi usai mengikuti Rapat Paripurna.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan KUA PPAS yang ditetapkan dan disepakati, sebesar Rp28,7 triliun. Jumlah ini sambung dia, sudah mengakomodir pengurangan TKD seperti yang disampaikan Kementerian Keuangan.

"Namun demikian, sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur, bahwa 2026 walaupun dengan tanpa dana transfer yang maksimal, maka prioritas program di 2026 tetap ada pada infrastruktur," ucapnya. 

Konsentrasinya selain pendidikan, juga infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, transportasi, sumber daya air dan perhubungan dengan total Rp4,01 triliun atau 14,09 persen dari yang disepakati.

"Kemudian kalau pendidikan ada di Rp6,3 triliun, kemudian di kesehatan di Rp2 triliun, selebihnya terbagi ke ekonomi, sosial, lingkungan hidup sampai dengan program lain," terangnya.

Untuk pendidikan, yang menelan porsi paling besar kata dia, antaranya untuk pembangunan sekolah baru sebanyak 50 unit, ruang kelas baru dan rehabilitas kelas. Serta operasional pendidikan, BOS, BOPD dan beasiswa bagi siswa miskin di sekolah swasta.

Untuk pembangunan sekolah baru, Pemprov Jabar hanya mengakomodir pembangunan infrastruktur.

"Pembebasan lahan? Kita sesuai dengan arahan Pak Gubernur, untuk pembangunan unit sekolah baru. (Lahan) menggunakan tanah atau lahan yang disiapkan oleh kabupaten/kota," terangnya.

Sejauh ini, sudah ada enam bupati/wali kota kata Dedi yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah baru, dari target 50 sekolah.

"(Lokasinya) tersebar. Salah satu pertimbangan yang Pak Gubernur fokus adalah di wilayah perkotaan yang jumlah usia anak sekolahnya tinggi dan tidak tertampung," ujarnya.

Sebab pertimbangannya, bila dibangun di per kecamatan, belum tentu lanjut dia, jumlah siswanya memenuhi. "Nanti jadi kosong juga," tandasnya.