Serapan Anggaran Baru 17 Persen, Pemkab Cirebon Kebut Proyek di Triwulan II

INILAHKORAN.ID -Realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon hingga akhir triwulan I 2026 tercatat sebesar 17 persen. Angka tersebut dinilai masih wajar mengingat sebagian besar perangkat daerah masih berada pada tahap awal proses pengadaan barang dan jasa.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Cirebon, Sutadi Sukarya menjelaskan, seluruh kegiatan yang telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) harus lebih dulu dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebelum diproses lebih lanjut.

“Semua kegiatan di DPA diinput dulu ke RUP. Setelah sesuai, baru diproses metode pengadaannya, apakah pengadaan langsung, tender, atau e-purchasing,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Dia merinci, untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai di bawah Rp400 juta dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung. Sementara itu, paket pekerjaan di atas nilai tersebut wajib melalui proses tender.

Menurut Sutadi, capaian serapan anggaran pada tiga bulan pertama tahun ini berasal dari berbagai skema pengadaan, termasuk tender dini untuk 28 paket konstruksi, pengadaan langsung, serta e-purchasing untuk kebutuhan rutin seperti jasa keamanan, kebersihan, dan alat tulis kantor.

“Di tiga bulan pertama Januari sampai Maret, penyerapan anggaran mencapai 17 persen. Itu masih kategori normal,” katanya.

Memasuki triwulan II, jumlah paket pekerjaan yang akan diproses dipastikan meningkat. Saat ini, sedikitnya 93 paket telah siap ditangani, dengan tambahan sekitar 90 hingga 100 paket diproyeksikan masuk pada triwulan III.

Dominasi proyek masih berada pada sektor infrastruktur, terutama dari dinas teknis seperti DPUPR. Hingga kini, tingkat penyerapan anggaran di sektor tersebut disebut masih di bawah 50 persen.

“Infrastruktur masih mendominasi. Paket konstruksi paling banyak masih dari dinas teknis,” ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah perangkat daerah masih menunggu tahapan pengadaan lanjutan. Namun jumlahnya terbatas seiring penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

Sutadi menambahkan, ada beberapa proyek konstruksi di dinas. Seperti perumahan dan kawasan permukiman  ditambah lagi pertanian masih belum dapat diproses karena menunggu kepastian perencanaan, termasuk yang berkaitan dengan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

“Masih ada yang menunggu kepastian perencanaan, jadi belum bisa diproses lebih lanjut,” tukasnya.