Setahun Nakhodai Jabar, Dedi Mulyadi Minta Maaf Karena PR Dasar Masih Menggunung

INILAHKORAN.ID - Setahun sudah, duet kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan menakhodai Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan.Dalam setahun ini, kepemimpinan Dedi Mulyadi diwarnai paradoks. Tingkat kepuasan publik tinggi, tetapi problem mendasar belum sepenuhnya tertangani.

Merefleksi satu tahun kepemimpinannya, Dedi secara terbuka mengakui capaian pemerintahannya belum memberi dampak besar yang merata bagi masyarakat. Ia bahkan menegaskan bahwa angka kepuasan 95,5 persen dari survei salah satu lembaga beberapa waktu lalu, bukanlah cermin keberhasilan pembangunan.

"Hari ini tepatnya 20 Februari 2026. Ini merupakan satu tahun kepemimpinan saya memimpin Provinsi Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 95,5 persen berdasarkan survei," ujarnya, Jumat 20 Februari 2026.

Alih-alih menjadikan angka itu sebagai legitimasi, Dedi justru memaknainya sebagai bentuk kedekatan emosional warga terhadap proses kepemimpinan yang sedang berjalan.

"Dalam pandangan saya, bukanlah angka keberhasilan pembangunan, tetapi angka kecintaan warga Jawa Barat terhadap perjalanan. Sehingga mereka menyatakan puas dan sangat puas," ucapnya.

Di balik apresiasi publik, Dedi menggarisbawahi persoalan klasik yang belum terselesaikan, keterbatasan fiskal daerah. Tekanan anggaran disebut menjadi hambatan utama dalam mempercepat pemerataan layanan publik.

"Tekanan fiskal merupakan kendala utama dalam mengoptimalisasi seluruh layanan, sehingga seluruh kepuasan itu belum terwujud dalam layanan yang nyata bagi seluruh warga," katanya.

Pernyataan itu menjadi pengakuan bahwa angka survei belum tentu identik dengan perubahan konkret di lapangan. Jalan desa masih rusak, akses pendidikan belum sepenuhnya merata, layanan kesehatan belum maksimal, dan pengangguran masih menjadi bayang-bayang.

"Itu adalah bentuk pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kita bersama," ucapnya.

Selama setahun terakhir, berbagai kebijakan Pemprov juga memicu aksi demonstrasi. Namun Dedi memandang kritik dan protes sebagai bagian dari proses demokrasi, bukan ancaman politik.

Ia bahkan berterima kasih kepada warga yang belum puas. Bagi Dedi, ketidakpuasan publik menjadi indikator bahwa masih ada celah pelayanan yang harus dibenahi.

Refleksi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa tahun kedua kepemimpinannya akan diuji oleh kemampuan menerjemahkan dukungan moral menjadi kebijakan yang lebih efektif dan berdampak langsung.

Di tengah keterbatasan anggaran, Dedi menekankan perubahan kultur birokrasi sebagai fondasi. Ia mendorong aparatur hidup sederhana dan fokus pada pelayanan, bukan seremoni.

"Birokrasi berpuasa bukan birokrasi berpesta," klaimnya.

Menjelang Ramadan, ia juga menyampaikan pesan moral kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat.

"Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua mendapat kemuliaan, keberkahan, menyempurnakan perjalanan hidup yang terus kita jalani membangun kebaikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas," tandasnya.