Sikap Kami: Bahlul

SEPERTI keledai, terantuk di lubang yang sama berkali-kali. Begitulah cara kita mengurus negara akhir-akhir ini. Selalu seperti ini: setelah cakak, baru teringat silat.

Sering seperti ini, program berjalan tanpa konsep yang 100% matang. Atau sebaliknya, konsepnya seperti sungguh-sungguh, aplikasinya yang berantakan. Ujungnya sama, apapun kebijakannya, selalu masyarakat yang dibikin susah.

Teranyar adalah persoalan sistem distribusi LPG bersubsidi. Kini, di mana-mana, masyarakat berteriak kesulitan mendapatkan gas tabung si melon itu. Pemerintah menyatakan tak ada kelangkaan LPG bersubsidi. Entah apapun bahasanya, yang jelas warga kesulitan mendapatkannya.

Pemerintah akhir-akhir ini seperti abai dengan keadilan sosial. Rakyat kecil yang sudah terbungkuk-bungkuk menjalani kehidupan, masih “dihajar” dengan beragam keputusan yang memberatkan. Padahal, nafas warga sudah sampai di leher.

Termasuk dalam hal subsidi LPG ini. Maksud pemerintah baik, menjadikan subsidi tepat sasaran. Tak dinikmati oleh orang yang tak berhak. Tapi, langkah pemerintah tak komprehensif.

Pertama, soal data warga miskin, masih sangat diragukan. Itu pula yang terjadi pada penyerahan bantuan sosial selama ini. Padahal, dalam kondisi ekonomi menurun seperti sekarang, sudah pasti jumlah warga miskin makin bertambah.

Kedua, dalam hal LPG bersubsidi, saat pemerintah memangkas jalur distribusi, pemerintah tak siap secara teknis dan sosialisasi. Ini yang membuat dalih-dalih seperti ‘sabarlah, sedang kami bereskan’, sebenarnya menjadi dalih yang tak bisa diterima warga.

Pertanyaannya, kalau belum beres, kenapa kebijakan baru harus dijalankan? Bukankah centang-perenang teknis semacam itu, akan menumbuhkan derita makin dalam di kalangan warga?

Buat kita, ketidaksiapan secara penuh dalam menjalankan kebijakan baru itu adalah tindakan yang bahlul. Apalagi, sampai sekarang, belum semua pemerintah daerah belum memahami sepenuhnya kebijakan baru tersebut.

Kita menyesalkan keputusan-keputusan pemerintah seperti ini. Seakan-akan pemerintah tak ikhlas memberikan kesenangan yang tak seberapa itu kepada rakyat. Selalu diuber-uber keputusan yang memberatkan warga.

Padahal, kurangnya ikhlas apa masyarakat terhadap pemerintah? Menyaksikan pejabat memiliki hak privillege yang demikian tinggi, mereka diam saja. Menyaksikan penegakan hukum yang memilukan, masyarakat paling hanya bisa mengurut dada.

Jadi, buat siapapun yang memerintah negeri ini, marilah ikut merasakan kesulitan rakyat. Jangan mentang-mentang jadi pembantu presiden, misalnya, tak peduli lagi dengan nasib rakyat jelata. (*)