Sikap Kami: Bau-bau Kolonial

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo tentang istana-istana negara bau-bau kolonial itu tidaklah sepantasnya terucapkan. Itu pernyataan yang “jorok”. Sebab, istana-istana itu adalah bagian dari sejarah pergulatan negeri ini. Bukan sekadar kolonial.

Sikap Kami: Bau-bau Kolonial

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo tentang istana-istana negara bau-bau kolonial itu tidaklah sepantasnya terucapkan. Itu pernyataan yang “jorok”. Sebab, istana-istana itu adalah bagian dari sejarah pergulatan negeri ini. Bukan sekadar kolonial.

Presiden menyatakan istana bau kolonial itu di depan ratusan kepala daerah Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur. Inti dari pernyataan jokowi adalah dia ingin membanggakan istana negara IKN dan secara vulgar mendelegitimasi istana yang ada di Jakarta dan Bogor.

Istana-istana negara memang dibangun bangsa kolonial: Belanda. Istana Bogor, misalnya, dibangun pada 1744 oleh Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron Van Imhoff. Dia pernah ditempati William Daendels bahkan Thomas Stamford Raffles. Terakhir ditempati Tjarda van Statkenborg Stachourwer sebelum Belanda menyerah dari Jepang.

Apa yang salah dengan itu? Jika pemimpin-pemimpin kita di awal kemerdekaan, yang nasionalismenya kita pastikan lebih kuat dari generasi sekarang, tak menyoalnya, maka bisa disebut memang tak ada masalah. Bahkan pemerintah sendiri melabeli status status cagar budaya terhadap bangunan-bangunan peninggalan kolonial itu.

Sialnya lagi, jokowi mengemukakan itu di depan para kepala daerah. Bukankah sebagian kepala daerah itu sekarang tinggal di gedung-gedung bekas kolonial? Bukankah gedung-gedung pemerintah daerah sekarang, sebagian adalah bekas kolonial?

Pj Gubernur Jabar tinggal di Gedung Pakuan, gedung yang dibangun atas peringkat Ch F Pahud. Gedung Negara Grahadi, tempat tinggal Gubernur Jawa Timur, juga dibangun bangsa kolonial itu. Bahkan, Gedung Merdeka di Bandung, gedung yang menggelorakan semangat kebebasan bangsa-bangsa Asia Afrika, juga dirancang dan dibangun Belanda.

Maka, tidak ada alasan untuk merendahkan bangunan-bangunan tersebut, termasuk istana-istana negara dan kepresidenan. Sebab, dia telah mewarnai kehidupan bangsa sebesar Indonesia ini. 

Menyebutnya sebagai “bau kolonial”, hemat kita, tidaklah elok. Publik bisa saja menilai bahwa sang pengucap lupa sejarah. Atau, setidaknya tidak memahami nilai sejarah secara seutuh-utuhnya.

Patut kita ingat, di gedung-gedung “bau kolonial” itulah negara ini dijalankan, bahkan hingga saat ini. Dari Soekarno hingga jokowi, semua kepala negara menempati, mencurahkan pikiran, dan melakukan banyak hal dari gedung-gedung tersebut.

Gedung-gedung itu memiliki makna besar dalam perjalanan bangsa. Jadi, tak patut didelegitimasi dengan menyebutnya sebagai “bau kolonial”. (*)


Editor : Zulfirman