Sikap Kami: BIJB vs Husein

RENCANA reaktivasi Bandara Husein Sastranegara itu tidak elok. Itu menandakan kurangnya kebanggaan kita, sebagai masyarakat Jawa Barat, terhadap kemajuan bandara yang representatif seperti BIJB Kertajati.

Wacana reaktivasi Husein itu mencuat dari Wali Kota Bandung Terpilih, Muhammad Farhan. Dia menyatakan itu sebagai karena banyak desakan dari masyarakat Bandung.

Membuka kembali Husein sebagai bandara komersial, hemat kita, adalah pikiran pendek. Populis. Dan, cenderung berbahaya. Bahayanya apa? Bisa mengantarkan BIJB Kertajati, bandara yang selama ini dicita-citakan masyarakat Jawa Barat, ke liang kematiannya.

Tentu saja ada yang senang jika Husein direaktivasi. Tapi, sekali lagi, itu hanya kesenangan sesaat. Kesenangan dalam lingkup kecil. Secara garis besar, itu bisa merugikan Jawa Barat. BIJB ambruk, maka Jawa Barat tak lagi memiliki bandara level internasional yang bisa dibanggakan. Mangkrak. Seperti Hambalang.

Maka, yang dibutuhkan sebenarnya adalah keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk menghidupkan BIJB. Jika tidak, dia hanya akan jadi bandara pengangkut jamaah haji dan umrah.

Farhan, juga kepala daerah terpilih lainnya, bisa jadi pioner untuk menghidupkan BIJB Kertajati. Secara personal atau kelembagaan sebagai kepala daerah. Caranya? Dengan mencintai BIJB sepenuh hati. Jika cinta sudah sepenuh hati, maka pengorbanan bukan lagi soal untung-rugi.

Misalnya, jika melawat ke berbagai kota yang tersedia penerbangannya dari BIJB, kenapa tidak memilih Kertajati? Kenapa harus ke Halim? Kenapa ke Soekarno-Hatta yang menurut banyak pengemudi travel waktu tempuhnya sulit dipastikan.

Pun, kebijakan secara kelembagaan, memastikan bahwa penerbangan seluruh ASN dari kabupaten/kota di Jawa Barat, lepas landas dari Kertajati. Bahkan, jika perlu, dibuatkan aturan yang cukup mengikat soal itu. Masak misalnya perjalanan dinas, menggunakan uang negara, tidak dimanfaatkan untuk membesarkan BIJB.

Di sisi lain, pengelola BIJB, termasuk Angkasa Pura, pada tempatnya pula untuk makin aktif membesarkan Kertajati. Menggoda agar maskapai penerbangan kian banyak membuka rute dari BIJB, misalnya.

Pada prinsipnya, BIJB Kertajati adalah bandara milik masyarakat Jawa Barat. Bukan “milik” Pemprov Jawa Barat. Karena itu, segala daya upaya masyarakat di Jawa Barat, sudah sepatutnya dilakukan untuk memajukannya.

Masak sih, provinsi sekelas Jabar, punya penduduk terbanyak, punya kreativitas tinggi, kemajuan industri dan investasinya nomor satu di Indonesia, tapi tak memiliki bandara internasional yang representatif. Malulah kita. (*)