Sikap Kami: Cucun

UANG itu penting, tapi bukan segala-galanya. Memaklumi kinerja buruk seseorang, aparatur, lembaga, hanya karena gaji mungkin belum setinggi langit, adalah pandangan yang keliru.

Usulan politisi Bandung yang kini jadi Wakil Ketua DPR, cucun ahmad syamsurijal, agar pemerintah memperhatikan gaji aparat, baik polisi maupun jaksa, agar penegakan hukum bisa prima, tentu baik. Tapi, bahwa baik-buruknya urusan kinerja aparat, bukan semata soal gaji.

Mungkin bagi anggota DPR, seperti Cucun, atau Nasir Djamil, menaikkan gaji aparat takkan melukai rasa. Tapi, bayangkan bagi masyarakat miskin yang sekarang secara faktual, makin banyak. Bagi mereka kelompok menengah yang kini terjerembab masuk kategori miskin, yang jumlahnya tak sedikit.

Pemerintah sendiri, terutama pemerintah pusat, kondisi keuangannya juga tak baik-baik saja. Tahun lalu, defisit ABPN Rp400-500 triliun. Dari politik anggaran, kira-kira sesuai target. Tapi, bukankah faktualnya harus ada daya upaya, siapa tahu utangan lagi, untuk menutupnya?

Apalagi kini pemerintah sedang menghadapi ujian berat, menyiapkan anggaran besar untuk program makan bergizi gratis (MBG). Sampai-sampai ada ajakan agar zakat bisa ikut membantu membiayai. Sampai-sampai pemerintah daerah pun “ditodong” untuk menyisihkan APBD untuk itu. Hanya satu ajakan yang belum berbunyi dari pemerintah atau politisi: memangkas gaji/tunjangan anggota DPR/DPRD/pejabat-pejabat yang terlalu tinggi, agar disisihkan untuk MBG.

Lebih dari itu, persoalan aparatur sekarang, sejatinya, bukan soal gaji yang rendah. Apalagi aparatur seperti polisi dan jaksa. Gaji mereka, jauh di atas guru honorer yang masih memekik karena sangat minim.

Persoalan sesungguhnya aparatur kita, termasuk juga polisi dan jaksa, adalah pada mentalitas, moralitas, nafsu yang tinggi. Sehari-hari, kita sudah mendengar betapa rendahnya nilai-nilai kita pada sektor itu.

Tiap hari, melalui platform media sosial, bertebaran informasi-informasi soal itu. Tak semuanya benar. Ada juga hoaks. Tengok pula laporan harta kekayaan, misalnya, sebagian di antaranya sudah melimpah ruah.

Tengok lagi, misalnya, ulah sebagian hakim. Penegak keadilan. Wakil Tuhan kita sebutnya. Betapa banyak persoalan suap yang mencuat. Dari peradilan rendah hingga mahkamah yang agung. Bahkan ada yang menyimpan Rp1 triliun.

Bolehlah kita menghibur diri, itu kan hanya oknum. Tapi, boleh juga kita sodorkan kemungkinan lain: bukankah itu yang ketahuan, kita yakin yang tak ketahuan lebih banyak lagi.

Dengan alasan-alasan tersebut, kita tak sependapat. Tak ada juga jaminan kenaikan gaji akan meningkatkan kualitas moral mereka. Jadi penegak hukum yang betul-betul adil. Jika itu sudah tercapai, dinaikkan berapapun gaji mereka, kita sepakat. Sebab, kita akan merasakan manfaat. (*)