Sikap Kami: HPN, Malu-maluin

JANGAN cari wartawan pada Minggu, 9 Februari 2025, lusa. Mereka sedang berkumpul. Merayakan Hari Pers Nasional.

HPN tahun ini beda dari biasanya. Digelar di dua tempat. Satu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Satu lainnya di Pekanbaru, Riau. Baru kali ini rasanya HPN tak digelar terpusat di satu kota.

Penyebabnya: PWI, organisasi tertua wartawan, sedang terbelah. HPN di Banjarmasin digelar PWI versi Kongres Bandung. Sedangkan di Pekanbaru dilaksanakan PWI versi KLB Jakarta.

Terpecahnya PWI tentu saja sangat disayangkan. Pada beberapa titik bahkan membuat ada wartawan yang merasa malu. Bagaimana bisa organisasi profesi seperti PWI terbelah.

Sejatinya, bukan kali ini PWI terbelah. Dekade 1970-an, PWI juga “terbelah”. Ada PWI versi BM Diah, ada PWI versi Rosihan Anwar. Keduanya tokoh pers. Sama kerasnya dalam mempertahankan sikap. Terutama karena campur tangan “diam-diam” rezim Orde Baru.

Adakah perpecahan kali ini karena perbedaan sikap yang keras itu? Rasanya bukan itu pemicunya. Penyebabnya, rasa-rasanya publik sudah tahu. Perselisihan terjadi karena kesalahan yang sebenarnya bisa diurai jika kedua kubu sama-sama jujur dengan diri sendiri.

Jujur? Jika kejujuran itu sudah tidak ada, untuk apa berprofesi sebagai wartawan? Tapi, itulah fakta yang terjadi sekarang. 

Ketidakjujuran itu bahkan sudah terlihat dalam perebutan kursi kepemimpinan PWI di setiap kongresnya akhir-akhir ini. Kandidatnya sudah seperti politisi sungguhan saja. Isu-isu tentang jual-beli suara bukan hal yang asing. Buat kita, itu memalukan. Karena itu tidak melambangkan kejujuran.

Sebagai organisasi wartawan paling senior, sepatutnya PWI memberikan teladan kepada organisasi wartawan setelahnya. Tak penting rebutan jadi Ketua PWI segala. Karena wartawan dinilai dari karyanya, dari perannya sebagai pilar keempat demokrasi; bukan dari apakah dia memimpin organisasi atau bukan.

Melemahnya integritas yang mengalir kepada organisasi kewartawanan, membuat pelaku jurnalisme kini merasa sedikit malu. Apalagi, saat melihat HPN saja digelar di dua kota, dilangsungkan dua organisasi dengan kepengurusan berbeda.

Kita sarankan, agar tak terjadi lagi hal semacam ini, HPN sebaiknya diambil alih lembaga lain, khususnya Dewan Pers saja. Bukan lagi PWI. Cukuplah memberi penghormatan peringatan HPN dilakukan saat ulang tahun PWI. Tapi, saat anggota PWI tak bisa menjaga marwahnya, maka Dewan Pers yang juga diisi tokoh-tokoh pers tanpa tendensi politik itu, rasanya lebih kredibel untuk menyelenggarakan. (*)