Sikap Kami: #IndonesiaMemangGelap

MAAF Presiden Prabowo Subianto. #IndonesiaMemangGelap. Setidaknya tidak terang-benderang. Hampir di seluruh sendiri kehidupan. Tak perlu dibantah lagi. Tidak hanya terjadi dalam 4-5 bulan terakhir.

Ekonomi kita buram. Pemerintah menyebut angka pertumbuhan masih positif. Tapi, lihatlah realitanya. Daya beli turun. Harga-harga melonjak. Pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Pengangguran makin banyak.

Secara sosial, diakui atau tidak, arah-arah ke perpecahan itu semakin nyata. Lihat saja, betapa kita sebagai sesama anak bangsa tak lagi saling menghargai. Munculnya media sosial memicu lahirnya sumpah serapah sesama kita.

Benteng terakhir kita, hukum dan keadilan, membuat kita mengelus dada. Jangan salahkan jika sebagian orang mengatakan hukum dan perangkatnya kini bisa dibeli. Itu bukan lagi tudingan-tudingan, melainkan fakta.

Bagaimana kita menemukan keadilan jika hukum kini bisa diperjualbelikan? Kata Martin Luther King, “Hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali.”

Nurani keadilan kita sudah tersobek-sobek oleh keserakahan. Tengoklah fakta teranyar, seorang hakim, petinggi hakim pula, ditangkap jaksa karena diduga menerima suap dari pihak yang berperkara.

Apakah karena gajinya sedikit? Bukan sama sekali. Imannya yang tipis. Nuraninya yang tidak ada. Ada hakim yang ingin cepat kaya raya tanpa proses yang normal. Hakim yang sedang berperkara, diduga menerima suap senilai Rp60 miliar. Mungkin dia tak pernah membayangkan angka itu. Angka itu hampir 20 kali lipat harta kekayaannya selama hidup.

Tentu saja tidak semua hakim seperti itu. Tapi, yakinlah, jumlahnya banyak. Dia berada di level peradilan manapun. Bahkan di Mahkamah Agung sekalipun. Tak satu-dua pejabat MA kita yang diseret ke meja hijau karena terlibat uang haram.

Mereka bukan lagi penegak hukum, melainkan pendekar hukum. Sebagai pendekar, dia bisa memainkan irama demi keuntungannya. Menghadirkan keputusan ontslag (lepas dari hukuman) dengan alasan yang sangat subjektif.

Apatah lagi politik kita. Sudah karut-marut. Kita tak lagi memiliki wakil rakyat. Mereka yang di lembaga perwakilan itu bukanlah wakil rakyat. Mereka wakil partai politik. Karena itu, perjuangannya adalah untuk parpol, bukan untuk rakyat.

Jadi, masihkah kita bersikeras bahwa Indonesia masih terang benderang? Terang benderang bagi pemilik kekuasaan, termasuk kekuasaan yudikatif. Bagi kebanyakan rakyat, terutama mereka yang berada di garis kemiskinan, atau untuk mereka yang turun dari kelas menengah, #IndonesiaMemangGelap. (*)