Sikap Kami: Jalan vs Study Tour

HARI ini, hari ketiga umat muslim di Jawa Barat menjalankan ibadah puasa. Dalam hitungan 2-3 minggu lagi, arus mudik segera meramaikan jagad. Maka, sepatutnya Pemprov Jawa Barat mulai konsentrasi ke arah itu.

Salah satunya, soal kondisi jalan. Tiap arus mudik-balik, kondisi jalan adalah ujian berat bagi Pemprov Jabar. Tidak hanya pada kondisi jalan, melainkan komunikasi dan informasi jalan yang harusnya lebih tepat.

Pada era-era sebelumnya, pada kepemimpinan Ahmad Heryawan dan Ridwan Kamil, kondisi jalan provinsi menjelang arus mudik, cukup baik. Tidak sempurna, tapi tingkat kemantapannya terhitung tinggi. Rata-rata di atas 80%.

Tapi, kenapa setiap datang arus mudik-balik kondisi jalan di Jawa Barat kerap dikritik? Salah satunya karena kurangnya pengetahuan publik soal status jalan. Bagi banyak kalangan, sepanjang jalan itu berada di Jawa Barat, maka itu menjadi tanggung jawab pemprov sepenuhnya. Tak peduli statusnya jalan nasional atau kabupaten/kota.

Sampai akhir tahun lalu, kondisi jalan provinsi di Jabar juga masih terhitung bagus. Tidak parah-parah pisan. Tingkat kemantapannya masih di atas 80%.

Namun, pergerakan untuk kian memantapkannya, sepatutnya digas dari sekarang. Sebab, perbaikan jalan, terutama pada kondisi-kondisi yang rusak cukup berat, tak hanya butuh anggaran besar, melainkan waktu yang lama.

Ini bisa menjadi soal. Di satu sisi, terjadi efisiensi anggaran. Di sisi lain, efisiensi yang terjadi menjelang arus mudik-balik, potensial memperlambat proses-proses administratif. Apalagi lelang pekerjaan, misalnya. Artinya, sudahlah duitnya berkurang, proses administratifnya akan lebih terlambat karena efisiensi anggaran yang mendadak.

Hanya saja, tak ada masyarakat yang mau tahu tentang kesulitan-kesulitan itu. Bagi warga, baik warga Jabar, atau warga yang melintasi jalanan di Jabar, satu-satunya ukuran adalah kondisi jalan mantap.

Karena itu, Pemprov Jabar yang kini dipimpin duet Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, sepatutnya bergegas untuk menangani ini. Termasuk melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota. Jika tidak, dengan kondisi jalan yang mungkin bisa saja mengalami penurunan, maka itu potensial jadi pukulan telak bagi gubernur-wakil gubernur baru itu.

Bukan berarti mengurus study tour, jam kerja ASN, tidak penting. Tapi, melihat kepentingan dalam 2-3 minggu lagi, maka urusan jalan ini sepatutnya menjadi masalah yang nomor satu yang harus dibenahi. Apalagi, salah satu janji politik Dedi-Erwan, adalah infrastruktur yang bagus. (*)