Sikap Kami: Loba Gaya

YANG dilakukan Rudy Susmanto, Bupati Bogor, sudah benar. Bukan soal masuk sekolah pukul 06.30 WIB, tetapi apakah kita sudah siap untuk melakukan hal itu.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengeluarkan SE sendiri. Berbeda dengan SE Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, soal mulai sekolah pukull 06.30 WIB. Dia, melalui SE sendiri, menetapkan jam sekolah di Kabupaten Bogor tetap pukul 07.00 WIB. Tak berubah.

Rudy tidak sedang “membangkang”. Apalagi, instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hanya berupa SE. Termasuk salah satu perangkat regulasi yang rendah.

Dia sadar diri. Masuk sekolah pukul 06.30 WIB itu memicu masalah yang tak sedikit. Terutama untuk wilayah Kabupaten Bogor, kabupaten dengan penduduk terbanyak di Indonesia.

Dia mengaku secara infrastruktur, Kabupaten Bogor belum siap untuk itu. Selain jumlah sekolah yang masih sangat terbatas, juga jarak siswa dengan sekolah masih banyak yang jauh.

Rudy tidak sok-sokan. Tak seperti Gubernur Jawa Barat yang memaksakan keinginan di tengah infrastuktur yang tak memadai. Jumlah sekolah dan ruang belajar saja masih sangat jauh dari cukup, muncul kebijakan seolah-olah dunia pendidikan Jabar sedang normal.

Dia mengukur diri. Mengukur kemampuan wilayahnya. Maka dia sampai pada kesimpulan: kebijakan itu tak tepat diterapkan sekarang. Begitulah harusnya pemimpin. Menghitung kebijakan berbasis data dan fakta yang ada. Bukan gaya-gayaan.

Jawa Barat, maksudnya Pemprov Jawa Barat, kini memang menjadi pemda yang “loba gaya”. Semua mau diperbaharui, padahal kemampuan untuk itu tidak memadai.

Bayangkan, bagaimana ironisnya kebijakan jam sekolah mulai pukul 06.30 WIB dengan satu rombel yang bisa berisikan 50 orang. Sungguh sebuah kontradiksi dari kondisi pendidikan di Jawa Barat.

Untunglah, di beberapa daerah di Jawa Barat, masih ada pemimpin yang berpikir normal. Rudy Susmanto adalah salah satu di antaranya.

Dia paham, dalam sistem pemerintahan saat ini, otonomi daerah ada di tangan kabupaten atau kota. Pemerintah provinsi tak bisa memaksakan kehendak. Apalagi, pemaksaan atas kebijakan yang cenderung “ugal-ugalan”.

Kita berharap, akan ada bupati-wali kota di Jawa Barat yang menjadi dirinya sendiri. Menghadirkan kebijakan yang baik buat warganya, bukan malah menyulitkan mereka hanya agar bisa sejalan dengan pimpinan di atasnya. Sebab, yang memilih mereka adalah rakyat mereka sendiri. (*)