Sikap Kami: Mencla-mencle Pemprov Jabar

UNTUK kesekian kalinya, kita menyaksikan betapa rapuhnya koordinasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang mencuat ke permukaan, apa boleh buat, lagi-lagi one man show.

Kali ini soal sekolah di tengah suasana aksi demonstrasi yang merisaukan. Belum juga kering stempel surat edaran Dinas Pendidikan Jawa Barat, tentang imbauan pembelajaran dengan sistem jarak jauh (PJJ), edaran itu langsung dianulir Gubernur Dedi Mulyadi.

Dedi minta sekolah tetap beraktivitas seperti biasa. Alasannya, titik demonstrasi tak sampai ke sekolah, melainkan lebih fokus di kawasan kantor DPRD Jawa Barat.

Alasan Demul, sapaan akrabnya, tentu tak keliru. Tapi, tentu banyak hal yang perlu dia pertimbangkan sebelum mengambil keputusan.

Pertama, dan yang mendasar, tentu saja dia semestinya menghargai keputusan-keputusan yang diambil anak buahnya. Dengan pembatalan tiba-tiba, tentu saja berpengaruh terhadap kehormatan keputusan yang sudah diambil orang kepercayaannya di bidang pendidikan. Surat edarannya jadi mencla-mencle.

Kedua adalah belajar langsung di sekolah, di tengah aksi demonstrasi yang luas, bisa memunculkan bahaya buat anak didik. Tentu saja, sekolah bukan jadi bagian sasaran demonstrasi.

Tapi, naif juga jika mengabaikan kemungkinan dampaknya terhadap para anak didik. Pertama adalah terbuka peluang saat pulang sekolah, siswa akan kesulitan menembus jalanan karena sudah ramai oleh peserta aksi.

Terlebih, dalam berbagai aksi yang sudah terjadi hampir sepekan ini, keikutsertaan mereka yang dalam usia pelajar terbukti cukup banyak. Dalam kaitan ini, peluang siswa malah ikut dalam aksi, dan kemudian terlibat tindak kerusuhan, sangat besar.

Buat kita, risiko-risiko semacam itu sepatutnya dihindari. Terutama karena kita peduli dengan keselamatan para peserta didik.

Tapi, itulah rupanya yang terjadi di Pemprov Jabar. Begitu sulitnya melakukan koordinasi, apalagi mengambil keputusan. Bahkan keputusan yang sudah diambil pun dengan gampang dianulir.

Ironisnya, kabupaten/kota di Jawa Barat lebih mulus mengambil keputusan. Kota Bandung, misalnya, memutuskan PJJ untuk siswanya. Juga sejumlah sekolah di Kota Bekasi, melakukan pembelajaran jarak jauh.

Kenapa mereka melakukan itu? Tentu bukan karena sekolah bakal jadi sasaran aksi. Melainkan untuk menyelamatkan siswa dari kemungkinan terlibat dan bahkan jadi sasaran buruk aksi demonstrasi. (*)