Sikap Kami: Mobil Dinas

GUBERNUR Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi, dikabarkan menolak mobil dinas. Ini langkah bagus jika yang dimaksud adalah mobil dinas baru. Tetapi, persoalan tentu tak sesederhana itu.

Secara sosiologis, penolakan mobil dinas baru itu tentu saja bagus. Itu jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu menunjukkan empati pemimpin terhadap rakyat yang sedang dilanda kesusahan.

Teladan yang baik itu akan selaras jika pemimpin baru, siapapun dia, termasuk Dedi Mulyadi juga, ikhlas menerima mobil dinas yang sudah ada di pemerintahan. Artinya, ikhlas menggunakan mobil yang sudah pernah dipakai pemimpin sebelumnya, sepanjang secara kualitas masih memadai untuk operasional.

Di kita memang agak aneh. Para pejabat merasa bahwa mobil dinas adalah mobil pribadinya. Itu sebabnya, kadang-kadang lembaga yang mengurus aset daerah, kesulitan untuk menarik kembali mobil-mobil dinas tersebut.

Di banyak hal, persoalan ini kerap terjadi di lembaga seperti DPRD. Yang kerap terjadi, anggota DPRD tidak terpilih lagi untuk periode berikutnya, tapi mobil dinas masih tetap tak dikembalikan.

Dedi Mulyadi, seperti kita tahu, memiliki mobil-mobil pribadi yang sebagian di antaranya kelasnya di atas mobil dinas gubernur. Kita menyarankan kepadanya untuk tidak menggunakan mobil-mobil pribadi itu. Jangan sampai tercampur aduk antara aset pribadi dengan aset pemerintah nantinya. Jadi, gunakanlah mobil dinas yang ada saja. Sekali lagi, sepanjang secara kualitas masih memadai.

Menggunakan mobil yang ada, sesuai keinginan Dedi untuk menggunakan anggaran daerah bagi kepentingan masyarakat, adalah hal yang baik. Sebab, anggarannya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih penting.

Hanya saja, barangkali ada soal lainnya. Biasanya, karena tradisi gubernur baru mobil dinas baru, bisa saja APBD Jawa Barat tahun 2025 sudah memuat mata anggaran pengadaan untuk tahun ini.

Ini jadi masalah karena potensial menghasilkan sisa lebih pemakaian anggaran (Silpa) pada APBD. Kecuali tentu, jika APBD bisa digeser-geser berdasarkan negosiasi eksekutif dan legislatif.

Kita apresiasi Dedi Mulyadi jika mau menggunakan mobil dinas yang sudah terpakai. Tapi, jika dia menggunakan mobil pribadinya, kita tak sependapat. Tidak elok.

Salah satunya, karena hal semacam itu bisa memunculkan tendensi di kemudian hari, bahwa pemerintah tak perlu menyediakan kendaraan dinas. Ini bisa bahaya karena tak semua pejabat, termasuk kepala daerah, memiliki harta kekayaan melimpah seperti Dedi Mulyadi. (*)