Sikap Kami: Selamatkan Hotel Kita

SEJATINYA, ketimbang hal-hal yang bisa ditunda, seperti menambah persyaratan ikut KB bagi penerima bantuan sosial, menggiring pelajar nakal ke barak, ada hal krusial yang harusnya sudah diseriusi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan wakilnya, Erwan Setiawan.

Bukan berarti soal-soal itu tidak penting, tapi ada yang perlu didahulukan. Apa itu? Ancaman peningkatan angka pengangguran di Tanah Pasundan. Salah satunya adalah ikut menjaga sektor-sektor usaha yang potensial menyerap tenaga kerja.

Salah satu sektor yang kini mulai megap-megap adalah perhotelan. Okupansi hotel rata-rata di Jabar tinggal 35-40%. Tak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Besar pasak daripada tiang.

Satu di antara penyebab, ironisnya, justru karena kebijakan pemerintah, termasuk Pemprov Jabar. Efisiensi anggaran membuat hotel-hotel mulai kosong. Apalagi, sejumlah daerah tetangga “membalas dendam” atas kebijakan larangan study tour keluar Jabar.

Saat ini, ada sekitar 3 ribu karyawan tetap yang jam kerjanya dikurangi. Tak terhitung pula tenaga harian yang tak dipekerjakan lagi, tenaga kontrak yang tak diperpanjang.

Masak hotel mengandalkan pendapatan dari study tour, rapat-rapat pemerintah? Faktanya, hingga saat ini, sebagian pemasukan hotel berasal dari itu. Dimana-mana begitu di Indonesia. Kecuali mungkin di daerah yang sektor wisatanya sudah mendunia seperti Bali.

Pengurangan karyawan hotel, yang angkanya bisa ribuan, sudah pasti akan mendongkrak angka pengangguran di Jabar. Padahal, setidaknya sampai pertengahan tahun lalu, angka pengangguran Jabar itu ada di posisi 6,75%. Tertinggi di Indonesia. Sedih juga kita jika di negeri yang gemah ripah, yang diciptakan Tuhan saat sedang tersenyum, tapi angka pengangguranya makin tinggi.

Tak sekadar sedih, tingginya angka pengangguran juga bisa memicu efek domino pada situasi yang lebih negatif. Tingkat kejahatan dan kriminalitas makin tinggi. Anak-anak nakal makin meruyak.

Maka, yang sepatutnya dilakukan Pemprov Jabar adalah bagaimana turut serta menghidupkan industri-industri yang mendorong pariwisata itu, termasuk hotel. Sebab, sektor itulah yang kenyataannya memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Jabar saat ini. Dari destinasi wisata, transportasi, hotel, kuliner, hingga pelaku UMKM akan ikut terangkat jika Pemprov Jabar bisa menghadirkan solusi jitu.

Ini persoalan besar, persoalan berat. Akibatnya bisa buruk jika pemerintah tak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan industri perhotelan dan pariwisata. Dan, mesti menjadi hal yang diseriusi jika tak ingin angka pengangguran menghadirkan masalah pelik. (*)