Sikap Kami: Sudahlah, Rakyat Tasik Sudah Lelah!
TINGGAL Kabupaten Tasikmalaya yang belum memiliki kepala daerah definitif di Jawa Barat saat ini. Maka, apapun hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, sepatutnya diterima dengan lapang dada.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
TINGGAL Kabupaten Tasikmalaya yang belum memiliki kepala daerah definitif di Jawa Barat saat ini. Maka, apapun hasil pemungutan suara ulang (PSU) pilkada kabupaten tasikmalaya, sepatutnya diterima dengan lapang dada.
psu pilkada tasikmalaya sendiri sudah berlangsung pekan lalu. Hasilnya? Masih menunggu. Penghitungan masih terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya. Kabarnya, rapat pleno tingkat kabupaten akan berlangsung 23 April mendatang.
pilkada kabupaten tasikmalaya terpaksa diulang karena Mahkamah Konstitusi memutuskan terjadi kekeliruan dalam pembacaan masa jabatan bupati sebelumnya. MK berpendapat masa jabatan Ade Sugianto sudah melampaui 1,5 periode sehingga seharusnya tak bisa lagi berkontestasi.
Kabupaten Tasikmalaya bukan satu-satunya yang melakukan PSU. Ada yang diulang keseluruhan seperti Serang, Banten. Ada pula yang hanya beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Apapun, semua putusan itu pastilah dimaksudkan untuk meluruskan demokrasi.
Jika MK melalui keputusannya sudah meluruskan, maka kewajiban kita semua untuk mengikutinya. Mulai dari kontestan, penyelenggara, pengawas, bahkan termasuk masyarakat sipil juga.
Hanya dengan begitu, penyelenggaraan PSU hingga rekapitulasi KPU berakhir tenang. Betapapun ada gejolak-gejolak sepekan menjelang pencoblosan ulang, kita berharap hal itu menjadi yang terakhir.
Kenapa? Pertama adalah bahwa masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sejatinya sudah mulai jenuh dengan politik kontestasi. Sejak awal tahun lalu hingga sekarang mereka dibayangi pemungutan suara. Saatnya Kabupaten Tasikmalaya kembali ke kehidupan yang normal.
Selain itu juga, penyelenggaraan Pemilu, mulai dari Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilihan Gubernur, hingga Pemilihan Bupati, telah menguras kocek pemerintah daerah. Terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk demokrasi curang yang membuat kontestasi harus berulang-ulang.
Ini terbukti dari kesulitan yang dihadapi Pemkab Tasikmalaya untuk menyediakan anggaran PSU. Bahkan setelah Pemprov Jabar ikut membantu sekalipun.
Kita berharap, tiga pasangan calon yang berkontestasi, lebih mengedepankan sikap kenegarawan dalam menghadapi politik kontestasi. Apa itu? Bahwa sebuah kontestasi pasti menghasilkan pemenang dan mereka yang kalah.
Sepatutnya setiap kontestan berjiwa besar jika pada akhirnya tak mendapat kepercayaan tertinggi masyarakat untuk menjadi pemimpin Tasikmalaya. Pun, kita sarankan, siapapun yang memenangkannya, untuk tidak jemawa. Bahkan, merangkul pasangan yang kalah adalah tindakan yang terpuji. (*)
Editor : Zulfirman

