Soal Rencana Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api di Jabar, BTP Bandung Bakal Lakukan Pembebasan Lahan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Bandung tengah menggodok rencana reaktivasi jalur-jalur kereta api yang saat ini mati di wilayah Jawa Barat.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Bandung tengah menggodok rencana reaktivasi jalur-jalur kereta api yang saat ini mati di wilayah Jawa Barat.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat (Jabar) berencana untuk mereaktivasi 11 jalur kereta api di Jawa Barat, seperti Banjarjulang, Bandung-Ciwidey, Garut-Cikaceng, Rajaengkek-Tanjungsari, Cipatat-Padalarang.
Wacana tersebut terungkap usai orang nomor satu di Jawa Barat itu melakukan pertemuan khusus bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dan PT KAI, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa 22 April 2025.
Kepala BTP Bandung Endang Setiawan mengatakan, pihaknya bakal mengaktivasi kembali jalur secara bertahap dengan mengukur skala prioritas jalur mana yang pertama dikerjakan.
"Sebelum dimulai, kami perlu menenentukan dulu skala prioritas pada jalur yang akan direaktivasi," kata Endang belum lama ini.
Endang menyebut, ada lima jalur kereta api yang tercatat masuk dalam rencana aktivasi di Jawa Barat di antaranya, Bandung-Ciwidey (37,8 km), Garut-Cikajang (28,2 km), Rancaekek-Tanjungsari (11,5 km), Cipatat-Padalarang (17 km) dan Banjar-Cijulang (82 km).
"Ada beberapa jalur itu yang saat ini sudah dimanfaatkan masyarakat seperti digunakan akses jalan umum hingga permukiman dengan bangunan permanen," sebutnya.
Sehingga, reaktivasi ini mau tidak mau harus membebaskan lahan rel kereta yang sudah beralih menjadi fasilitas umum maupun ruang hidup masyarakat.
"Kami saat ini melakukan inventarisasi data-data studi termasuk kebutuhan lahan sambil menunggu arahan dari Menteri Perhubungan (Menhub), serta dari pihak Provinsi Jawa Barat," kata Endang.
Usai data studi itu terkumpul, sambung Endang, barulah BTP menghitung skala prioritas mana yang lebih dulu direaktivasi.
Menurutnya, skala prioritas tersebut mempertimbangan dampak yang terjadi dan biaya yang dikeluarkan jika reaktivasi dilakukan.
"Terkait anggaran kami juga belum dapat menjawab karena masih menunggu arahan," ucapnya.*** (agus satia negara)
Editor : Ahmad Sayuti


