Soroti Kendaraan Milik Daerah Belum Dikembalikan Pejabat Pensiun, Anggota DPRD KBB Beri Pernyataan Monohok

INILAHKORAN, Ngamprah - Polemik kendaraan milik daerah belum dikembalikan para pejabat Pemkab Bandung Barat pensiun terus mencuat ke permukaan. Kini, kasus tersebut mendapat sorotan DPRD KBB.

Menyoroti persoalan itu, DPRD KBB meminta agar Pemda KBB secara tegas dan berani menarik aset kendaraan milik daerah belum dikembalikan para pejabat yang telah pensiun.

Wakil Ketua Komisi II DPRD KBB Dadan Supardan menilai, persoalan tersebut menyangkut aset daerah yang dibeli dengan uang rakyat. Adanya kendaraan milik daerah belum dikembalikan itu menjadi pertanggungjawaban kepada publik. 

Baca Juga : Bayi Kembar Siam di Cipada KBB Siap Operasi Pemisahan, Ketua Tim Dokter RSHS Jelaskan Kondisinya 

"Kuncinya harus ada ketegasan dan keberanian dari Pemda. Itu kan kendaraan aset daerah, jadi kalau pejabatnya sudah pensiun ya ambil karena mau dipakai pejabat yang menggantikannya," katanya di DPRD KBB, Selasa 8 November 2022.

Tak hanya kendaraan yang merasa masih dimiliki para pensiunan, sebut dia, kendaraan yang hilang saat dipakai juga harus diganti oleh pemakainya. Pasalnya, kendaraan itu masih tercatat di aset daerah dan tidak bisa dihapuskan. 

"Ketentuan sekarang pun penghapusan kendaraan harus dilelang tidak bisa di-dum seperti dulu," sebutnya.

Baca Juga : Terlantar, Siswa Sekolah Alam Gaharu di Baleendah Terpaksa Belajar di Tenda BNPB

Ia mengaku, pihaknya sudah menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB membahas soal aset kendaraan yang masih ada di luar.