Tak Kunjung Dibayar, 101 Kontraktor Ramai-ramai Tagih ke Dinas PUPR Kabupaten Bogor

INILAHKORAN.ID - Sebanyak 101 kontraktor berdiskusi dengan Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Mereka menuntut Pemkab Bogor segera membayar proyek pekerjaan yang sudah diselesaikan.

"Kami hari ini berdiskusi dengan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Bogor. Mereka berjanji akan membayar pekerjaan pada Februari," kata Jhoni salah satu kontraktor, Kamis 7 Januari 2026.

Jhoni berharap Dinas PUPR Kabupaten Bogor tidak mengingkari janjinya. Sebab, pengusaha juga sudah banyak berkorban dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Bogor.

"Dengan ditutupnya usaha tambang di barat Kabupaten Bogor harga bahan baku naik, lalu juga ada teman-teman kami yang memiliki pinjaman kredit di bank, selain harus membayar pegawai dan vendor, hingga janji bayar pekerjaan kami tidak diingkari," harap Jhoni.

Senada dengan itu, Jafar salah satu kontraktor yang juga ikut berdiskusi dengan Dinas PUPR Kabupaten Bogor menuturkan harusnya pendapatan dan pengeluaran Pemkab Bogor seimbang.

Namun, dirinya cukup memaklumi karena adanya gonjang-ganjing. Mulai dari perintah penghematan, penurunan pendapatan asli daerah (PAD), hingga kebijakan penutupan usaha tambang.

"Kalau saya cukup memahami keterlambatan bayar, namun pengusaha juga harus tetap dibayar atas pekerjaannya," ucap Jafar.

Salah satu pengusaha yang tergabung di Gapensi, Rico pun heran atas kejadian keterlambatan bayar Pemkab Bogor. Pasalnya, proyek di kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat tidak mengalami keterlambatan atau gagal bayar.

"Kejadian ini hanya di Pemkab Bogor, proyek saya di kota/kabupaten lainnya, sudah dibayar," tukas Rico.