Teh Aanya Serap Aspirasi Warga Cimahi, Soroti Masalah Fiskal dan Sosial

INILAHKORAN, Bandung - Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti menggelar kunjungan reses ke Kota Cimahi, Senin 4 Agustus 2025. 

Kunjungan tersebut, merupakan bagian dari agenda kerja dalam rangka menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Kegiatan berlangsung di Kantor Pemerintah Kota Cimahi dan dihadiri jajaran pimpinan daerah, termasuk Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Wakil Wali Kota Adhitia Yudistira, unsur Forkopimda, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri serta kepala-kepala organisasi perangkat daerah.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengatakan, sejumlah tantangan yang dihadapi Cimahi sebagai kota kecil dengan kepadatan penduduk tinggi.

Kota dengan luas wilayah 40,2 kilometer persegi ini, dihuni lebih dari 500 ribu jiwa dan terbagi dalam tiga kecamatan serta 15 kelurahan.

“Kami tidak memiliki sumber daya alam. Modal utama kami adalah sumber daya manusia,” kata Ngatiyana.

Ia menyoroti berbagai persoalan seperti pengelolaan sampah, banjir, ketidakjelasan batas wilayah dengan Kota dan Kabupaten Bandung hingga meningkatnya angka perceraian yang disebut mencapai rata-rata 100 kasus per bulan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah, seperti pemanfaatan teknologi Refused Derived Fuel (RDF) dan maggotisasi untuk mengurangi beban TPA.

Namun, Ngatiyana menilai belum semua persoalan bisa ditangani secara optimal tanpa dukungan dari pemerintah pusat. Kapasitas fiskal Cimahi yang tergolong lemah juga menjadi perhatian.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Harjono menjelaskan, sejumlah kebijakan nasional termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH), berdampak langsung pada rasionalisasi APBD sebesar Rp200 miliar.

“Kami berharap Teh Aanya bisa menyuarakan aspirasi kami di tingkat pusat,” kata Harjono.

Menanggapi hal itu, Aanya Rina Casmayanti menyampaikan, kunjungan ke Cimahi merupakan titik ke-9 dari total 27 kunjungan reses yang dijadwalkan di Jawa Barat. Sebelumnya ia telah menyerap aspirasi dari masyarakat di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran dan Cianjur.

“Saya hadir bukan hanya untuk mendengar, tapi juga untuk mencatat kebutuhan dan menyampaikannya dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah pusat,” kata Teh Aanya sapaan akrabnya.

Ia menyebut beberapa isu prioritas yang banyak ditemukan di daerah adalah defisit anggaran, pengangkatan tenaga P3K dan kesejahteraan ASN. Cimahi termasuk yang mengalami tekanan cukup besar, meskipun telah mengangkat 1.700 tenaga P3K.

Selain itu, Aanya menyoroti pentingnya penyelesaian batas wilayah antara Cimahi, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung yang menurutnya berdampak pada akurasi data dan efektivitas penyaluran program pemerintah.

“Saya sudah minta data lengkap. Misalnya lahan-lahan sisa proyek jalan tol bisa diajukan agar menjadi aset resmi milik Pemkot Cimahi,” ucapnya.

Ia menegaskan, komitmennya mendorong perbaikan tata kelola daerah dan memperjuangkan setiap aspirasi yang diterimanya agar dapat ditindaklanjuti secara konkret di tingkat nasional.

“Kunjungan ini bukan hanya agenda formal, tapi bagian dari kerja nyata untuk menjadikan Cimahi dan Jawa Barat lebih baik,” ujar ia.

Kepala Kantor DPD RI Jawa Barat, Herman Hermawan menyatakan, seluruh hasil reses dari 27 kota/kabupaten akan dikompilasi dan menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Anggaran bersama Presiden, DPR dan DPD RI pada 15 Agustus mendatang.

“Persoalan defisit anggaran, ketidakpastian transfer dana pusat, dan pengelolaan ASN bukan hanya terjadi di Cimahi, ini persoalan nasional,” kata Herman Hermawan.

Ia juga menyampaikan bahwa Teh Aanya tengah merancang program “Teh Aanya Melayani 24 Jam” untuk menampung aspirasi masyarakat melalui berbagai platform digital. ***