Terang-terangan Anggota DPRD Jabar Ini Beri Catatan Merah Jabar Juara

INILAHKORAN, Bandung – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov), untuk segera mewujudkan Jabar sebagai provinsi layak anak.

Siti Muntamah, anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS itu mengatakan, Jawa Barat dengan populasi yang besar hingga kini diakuinya masih jauh dikatakan ramah terhadap anak. 

Menurut Siti Muntamah, kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, untuk dievaluasi. Mengingat masa depan daerah dan bangsa di masa mendatang, tidak lepas dari pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) pada saat ini.

“Hari ini kita melihat Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar. Memiliki slogan Jabar Juara, tetapi masih ada catatan merah yang harus segera dibenahi,” katanya.

Siti Muntamah mengatakan dalam periode pemerintahan sekarang, Jabar dua kali tidak mendapatkan predikat provinsi layak anak. “Satu-satunya di Pulau Jawa ini, yang tidak layak anak adalah Jabar,” ujar Ummi Siti kepada INILAHKORAN baru-baru ini.

“Ini harus menjadi perhatian serius karena masa depan bangsa kita ini akan ada di tangan anak-anak masa sekarang. Jika lingkungannya tidak ramah terhadap anak, bagaimana tumbuh kembang anak akan bagus. Jadi kita harap, ada kebijakan untuk menangani persoalan ini,” sambungnya.

Siti Muntamah melanjutkan, demi mewujudkannya dibutuhkan kolaborasi solid dengan pemerintah kota dan kabupaten serta sokongan anggaran yang memadai, dalam menciptakan lingkungan ramah anak. 

Ini dilakukan untuk melakukan sosialisasi, pengontrollan dan pendampingan secara berkala terhadap anak.

“Harus ada penetrasi. Sistem koordinasi dengan kota dan kabupaten yang dibangun, kemudian anggaran. Anggaran harus ada untuk koordinasi, controlling, evaluasi pendampingan,” tambahnya.

Dia mengatakan bila bicara tentang anak, sama saja dengan bicara masa depan sendiri. Indonesia tidak akan sejahtera dan makmur kalau SDM-nya kelak tidak mampu mengelola itu semua. 

“Dibutuhkan lingkungan yang ramah anak, untuk tumbuh kembangnya,” ucapnya.

Ummi Siti melanjutkan, imbas lain akibat belumnya Jabar sebagai provinsi layak anak adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang terus cenderung menurun. Pada 2019 lalu, Jabar di angka 50,00 atau berada di urutan 20 dari 34 provinsi.

“Jabar punya catatan juga IPP masih rendah yang sejalan karena status kita belum layak anak. Dalam mewujudkan Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, dibutuhkan kolaborasi bagus untuk mendongkrak IPP ini, bagaimana menghadirkan pemuda berkualitas,” tutupnya. (yuliantono)