Terbitnya Keputusan MK Membawa Angin Segar untuk Partai Politik yang Sebelumnya Tak Bisa Mengusung Calon Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membawa angin segar bagi partai politik yang sebelumnya tak bisa mengusung calon kepala daerah calon Bupati, Walikota dan calon Gubernur. Dimana putusan tersebut diantaranya menganulir persyaratan keharusan 20 persen kursi parlemen jika partai politik ingin mengusung calon kepala daerah.

Terbitnya Keputusan MK Membawa Angin Segar untuk Partai Politik yang Sebelumnya Tak Bisa Mengusung Calon Kepala Daerah
Ketua KPU Kabupaten Bandung Syam Zamiat Nursyamsi menjelaskan, adanya keputusan MK tersebut mengubah aturan yang sebelumnya telah dilaksanakan. Di antaranya yakni aturan soal 20 persen kursi di parlemen untuk partai politik yang hendak mengusung calon kepala daerah. (rd dani rnugraha)

INILAHKORAN, Soreang - putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membawa angin segar bagi partai politik yang sebelumnya tak bisa mengusung calon kepala daerah calon Bupati, Walikota dan calon Gubernur. Dimana putusan tersebut diantaranya menganulir persyaratan keharusan 20 persen kursi parlemen jika partai politik ingin mengusung calon kepala daerah.

Ketua KPU Kabupaten Bandung Syam Zamiat Nursyamsi menjelaskan, adanya keputusan MK tersebut mengubah aturan yang sebelumnya telah dilaksanakan. Di antaranya yakni aturan soal 20 persen kursi di parlemen untuk partai politik yang hendak mengusung calon kepala daerah.

Kini berubah, yakni dengan 6,5 persen raihan suara sah pada pemilu legislatif 2024. Itu artinya, untuk di Kabupaten Bandung saja, bukan hanya partai yang memiliki kursi di parlemen, partai non parlemen pun bisa mengusung dan mendaftarkan calon kepala daerahnya ke KPU. 

"Persyaratan disesuaikan dengan jumlah suara sah pada Pemilu 2024 yang mencapai 2.119.852 suara di Kabupaten Bandung. Berdasarkan perhitungan, parpol yang ingin mencalonkan kandidat harus memiliki dukungan sebesar 6,5% dari suara sah tersebut, yang setara dengan 137.791 suara," kata Syam di Soreang, Minggu 25 Agustus 2024.

Tak hanya itu saja, kata Syam, aturan batas usia untuk calon bupati, wkil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, dan calon gubernur dan wakilnya pun mengalami perubahan.

“Awalnya, batas usia minimum untuk calon adalah 25 tahun sejak pelantikan, yang dijadwalkan pada 10 Februari 2025. Namun, dengan aturan baru, batas usia dihitung sejak penetapan calon, yaitu pada 22 September 2024,” ujarnya.

Hal yang sama berlaku untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana batas usia minimum adalah 30 tahun, dihitung sejak penetapan pada 22 September 2024.

Syam melanjutkan, untuk di Kabupaten Bandung sendiri terdapat 18 partai politik dan 8 diantaranya yang memiliki perwakilan di DPRD Kabupaten Bandung. Artinya ada 10 partai non parlemen, yang meski tak memiliki kursi di parlemen namun pada Pemilu 2024 ini memiliki raihan suara sah diatas 200 ribu. Apalagi, jika partai-partai non parlemen ini bergabung, bisa saja mereka mengusung calon kepala daerahnya.

"Jadi dengan aturan ini, bisa saja ada lima pasang calon atau bahkan lebih. Jika saja partai-partai non parlemen ataupun partai yang ada di parlemen sebelumnya gabung dengan koalisi, sekarang mau mengusung calon sendiri. Karena satu fraksi di parlemen itu palinh sedikir empat kursi, raihan suara empat kursi ini tentu lebih dari 6,5 persen," katanya.

KPU Kabupaten Bandung juga mengumumkan, pendaftaran bakal calon akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024. Pendaftaran akan dilakukan pada pukul 08.00 hingga 16.00 WIB untuk tanggal 27 dan 28, sedangkan pada tanggal 29 Agustus, pendaftaran hingga pukul 23.00 WIB.


Editor : Doni Ramdhani