Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Dipindahkan ke RS Polri, Mendikdasmen Fokus Pulihkan Mental Korban

INILAHKORAN, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, mengonfirmasi bahwa terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta telah dipindahkan dari Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) ke Rumah Sakit (RS) Polri.

“Terduga pelaku sudah tidak dirawat di sini. Ia telah dipindahkan ke RS Polri, sehingga kami perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan Kapolri untuk dapat bertemu,” ujar Abdul Mu’ti setelah menjenguk korban ledakan di RSIJ Cempaka Putih, Jakarta, pada Minggu (10/11).

Abdul Mu’ti menjelaskan, satu orang terduga pelaku yang sempat menjalani perawatan di RSIJ telah berada di kamar rawat inap sebelum akhirnya dipindahkan ke RS Polri.

“Sekarang otoritas terhadap terduga pelaku berada di kepolisian. Kami di Kemendikdasmen fokus pada pemulihan mental para korban,” tegasnya.

Ia menambahkan, proses pemulihan fisik korban ditangani oleh tim medis, sementara pemulihan psikologis dan sosial akan dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk bagi terduga pelaku peledakan yang masih berstatus pelajar.

“Kami akan melakukan pendampingan psikososial, termasuk bagi siswa yang diduga menjadi pelaku,” katanya.

Abdul Mu’ti menyebut telah menjenguk beberapa korban yang dirawat bersama keluarga mereka. Menurutnya, kondisi korban kini berangsur membaik.

“Anak-anak yang saya temui terlihat mulai pulih dan tetap semangat. Saya sangat bangga dengan ketabahan mereka dalam menghadapi peristiwa yang tidak mudah ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan bahwa terduga pelaku ledakan berstatus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Ia kini masih menjalani perawatan intensif (ICU) di RS Polri setelah menjalani operasi pada bagian kepala.

“Terduga pelaku mengalami luka cukup berat di bagian kepala dan sudah menjalani operasi. Saat ini ia sudah sadar, namun masih dalam perawatan intensif,” kata Budi Hermanto di Polda Metro Jaya.

Pihak kepolisian memastikan bahwa proses hukum akan tetap berjalan, namun dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan status hukum anak tersebut.