Tolak Tegas Pemilu dengan Sistem Proporsional Tertutup, DPC Partai Demokrat KBB Menduga ada Alibi Kepentingan Elit Politik Lain
Munculnya kembali pembahasan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup yang saat ini tengah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) menuai polemik dari para politisi, termasuk di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
INILAHKORAN, Ngamprah - Munculnya kembali pembahasan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup yang saat ini tengah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) menuai polemik dari para politisi, termasuk di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Salah satunya Ketua DPC Partai Demokrat KBB, Imam Tunggara yang menyesalkan sistem proporsional tertutup tersebut.
Sebelumnya, sistem proposional tertutup itu dilontarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU), Hasyim Asy’ary belum lama ini.
Hasyim menyebut, ada kemungkinan Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup. Bahkan, ia memastikan sistem itu sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ini adalah kemunduran. Selain itu, sistem ini pun mengebiri hak pilih rakyat,” kata Imam kepada wartawan, Kamis 5 Januari 2023.
Ia menuturkan, apabila MK mengabulkan pengajuan dari KPU tersebut, maka hal itu dinilai bakal mencederai demokrasi di tanah air.
“Ini bakal membuat kemunduran sistem demokrasi. Selain Mencederai, juga melukai hati rakyat," tuturnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sistem proporsional tertutup tersebut bakal membuat rakyat tidak akan mengenal dekat anggota dewan sebagai wakilnya.
“Secara otomatis para caleg bakal banyak menjadi pengemis kepada partai. Bukan membangun gagasan kepada rakyat melalui visi-misi, dan akan berdampak buruk terhadap hal lainnya,” jelasnya.
Ia pun berharap, MK tidak mengabulkan sistem proporsional tertutup demi tetap memberikan hak kepada rakyat dan jangan sampai hak pemilik suara tersebut dirampas.
“Itu sangat jelas merupakan kemunduran demokrasi dan kami Partai Demokrat KBB menolak keras upaya untuk mengembalikan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup," tegasnya.
"Selain itu, ini memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan sentralistik dan menafikan kerja keras kader partai dalam membina konstituennya,” sambungnya.
Ia mengaku, sistem yang sudah berjalan selama ini, yakni sistem proporsional terbuka ditujukan untuk modernisasi partai.
“Artinya, berbagai persoalan yang muncul akibat penerapannya bisa dijawab dengan upaya perbaikan kolektif, tanpa harus menghancurkan langkah progresif yang sudah dijalankan selama ini,” ujarnya.
Oleh karenanya, ia pun mengajak semua pihak untuk menjaga komitmen berdemokrasi dan menjaga amanah reformasi. Sebab,
keputusan penggunaan sistem Pemilu merupakan keputusan politik dari hasil proses panjang legislasi dan kesepakatan politik yang legitimate.
“Jangan sampai perdebatan ini mengacaukan fokus, perhatian, dan persiapan kita menuju Pemilu 2024," paparnya.
Ia menduga, wacana sistem proporsional tertutup ini jadi alibi kepentingan elit politik tertentu, hingga langkah awal menuju resentralisasi kekuasaan melalui pengembalian sistem pilpres tidak langsung.
"Mari jaga amanah reformasi, agar Indonesia tidak mundur lagi ke model otokrasi,” pungkasnya.*** (agus satia negara)
