Soroti Tata Kelola PAD 16 Kecamatan di KBB, P4KBB: Jumlahya Kalah Jauh dari Cimahi

INILAHKORAN.ID - Kemampuan fiskal Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menuai sorotan tajam sejumlah pihak.

Salah satunya, Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan KBB (P4KBB) menilai persoalan daerah bukan semata-mata karena kecilnya alokasi anggaran, namun adanya dugaan kelemahan sistem dan manajemen yang membuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal, bahkan berpotensi mengalami kebocoran. 

"P4KBB kemarin sudah beraudiensi dengan Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail. Kami mengapresiasi sikap Wakil Bupati yang terbuka dan responsif menerima masukan konstruktif, namun substansi pertemuan menyoroti kesenjangan yang sangat tidak wajar antara potensi wilayah dengan realisasi pendapatan," kata Ketua P4KBB Yacob Anwar Lewi, Sabtu (8/8/2026).

Yacob mengungkapkan, Kota Cimahi hanya 3 kecamatan, namun mampu mendapat PAD hingga Rp630-650 miliar, sedangkan Bandung Barat dengan 16 kecamatan hanya kisaran Rp700-800 miliar. 

"Angka itu tidak rasional, seharusnya minimal tiga kali lipat dari Cimahi," tegasnya.

Yacob menilai, perbandingan itu menjadi indikator kuat pengelolaan pendapatan perlu dievaluasi total guna menutup celah yang merugikan kas daerah.

Selain soal fiskal, P4KBB juga mendesak pengawalan ketat rencana pembangunan Flyover Cimareme yang sangat mendesak mengurai kemacetan parah di perbatasan. 

"Gubernur Jabar sudah mulai lelang AMDAL senilai hampir Rp800 juta sebagai langkah awal, tapi kami meminta Pemkab tidak hanya menjadi penonton saja," paparnya.

Lantaran APBD KBB yang terbatas, Yacob mengusulkan Pemda melakukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan perusahaan besar seperti Sanbe Farma, Indofood, dan pengguna jalan berat lainnya untuk membantu pembebasan lahan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. 

"Mereka yang paling banyak memakai jalan itu, wajar jika ikut berbagi beban. Tinggal Bupati mengundang mereka duduk bersama," paparnya.

Tak cuma itu, lanjut Yacob, P4KBB siap turut mengawal seluruh proses agar proyek yang ditargetkan mulai dikerjakan 2027 benar-benar terwujud. 

"Tantangan terbesar Bandung Barat kini bukan sekadar kurang dana, tapi keberanian membenahi tata kelola pendapatan dan membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak agar visi pembangunan tidak berhenti di atas kertas saja," tandasnya.