Tragedi Pesta Rakyat di Garut, Warga Desak Penegakan Hukum yang Adil dan Tanpa Tebang Pilih

INILAHKORAN, Bandung - tragedi yang terjadi dalam acara pesta rakyat syukuran pernikahan anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terus menuai sorotan publik.

Insiden yang menewaskan tiga orang akibat berdesak-desakan saat pembagian makanan itu memicu desakan agar proses hukum berjalan secara adil dan tidak tebang pilih.

Ketua Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi (Almagari) Juhendi Majid menegaskan, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pihak penyelenggara semata. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat, termasuk keluarga pengantin dan pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan acara, harus turut dimintai keterangan.

“Proses hukum tidak boleh hanya fokus pada penyelenggara acara saja. Pengantin, orang tua, hingga pihak terkait lainnya harus diperiksa secara menyeluruh agar hukum ditegakkan secara objektif,” ujar Juhendi dalam keterangannya kepada media.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini agar tidak ada intervensi politik atau kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi hasil penyelidikan. 

“Masyarakat harus dilibatkan secara tidak langsung melalui pengawasan, agar kepercayaan terhadap proses hukum tetap terjaga,” tambahnya.

Sebelumnya disebutkan, Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan penyelidikan masih terus berlangsung. Hingga saat ini, pihaknya telah memeriksa 11 orang dari berbagai unsur, dan akan terus melakukan klarifikasi terhadap pihak lain yang dianggap memiliki keterkaitan.

“Kami telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk dari panitia, pihak keamanan, dan tamu undangan. Proses penyelidikan masih terus berlanjut,” jelas Hendra.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan independen.