Sikap Kami: Tragedi Ngada

KEMATIAN seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah luka terbuka bagi nurani bangsa. Seorang anak, yang seharusnya sibuk belajar membaca, menulis, dan bermimpi, justru terbebani dengan persoalan mendasar: sekolah.

Dia memilih mengakhiri hidupnya karena tak sanggup membeli buku dan pena seharga Rp10.000. Angka yang nyaris tak berarti di kota-kota besar, namun ternyata bisa menjadi batas antara hidup dan mati bagi anak di pelosok negeri.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut peristiwa ini sebagai “pukulan berat”. Dia benar. Namun lebih dari sekadar pukulan, tragedi ini adalah cermin telanjang kegagalan negara memastikan hak paling dasar warganya, Pendidikan yang layak dan manusiawi.

Ketika alat tulis, simbol paling elementer dari proses belajar menjadi beban yang tak tertanggungkan, maka ada yang salah sejak hulu.

Pendidikan kerap dipromosikan sebagai jalan keluar kemiskinan. Namun ironisnya, kemiskinan justru menjadi penghalang pertama untuk mengakses Pendidikan itu sendiri.

Negara boleh berbicara tentang anggaran Pendidikan 20 persen, kurikulum baru, atau digitalisasi sekolah. Tetapi semua jargon itu runtuh ketika di lapangan masih ada anak yang tak berani masuk kelas karena tak punya pensil.

Permintaan agar Komisi X DPR menelusuri kasus ini, serta dorongan agar aparat penegak hukum mengusutnya secara menyeluruh, memang penting.

Penyelidikan diperlukan agar tragedi ini tidak disederhanakan semata sebagai soal alat tulis. Boleh jadi ada tekanan psikologis, sosial, atau lingkungan, yang mendorong korban ke titik putus asa.

Namun penyelidikan saja tidak cukup. Lebih mendesak adalah langkah preventif. Mengutip pernyataan Cucun, jangan sampai ini dianggap satu kasus tunggal. Justru di situlah bahaya terbesar. Negara merasa cukup prihatin, namun gagal memastikan kejadian serupa tak terulang.

Di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, anak-anak yang memendam rasa malu, takut, dan tertekan karena kebutuhan sekolah yang tak terpenuhi bisa jadi bukan satu dua.

Pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang meminta masyarakat untuk terbuka dan melapor patut diapresiasi. Namun beban itu tak bisa sepenuhnya dialihkan ke masyarakat.

Dalam relasi yang timpang, warga miskin sering kali tidak tahu harus mengadu ke mana, atau bahkan merasa tak pantas untuk meminta. Negara seharusnya hadir lebih dulu, menjemput, bukan menunggu laporan.

Yang paling memilukan adalah sepucuk surat yang ditinggalkan korban untuk ibundanya. Kata-katanya sederhana, tenang, dan penuh kepasrahan. Dia seolah sudah terlalu lelah menanggung beban hidup.

Surat itu bukan hanya pesan perpisahan untuk seorang ibu, tetapi juga dakwaan sunyi bagi sistem yang membiarkan anak seusia itu merasa tak punya pilihan lain.

tragedi Ngada seharusnya menjadi alarm keras, Pendidikan belum sepenuhnya berpihak pada yang paling rentan.

Selama masih ada anak yang merasa sekolah adalah beban, bukan harapan, maka tugas negara belum selesai. Pendidikan tidak boleh terlalu mahal, bukan hanya dalam rupiah, tetapi juga dalam harga kemanusiaan. *