Viral, Tarif Tinggi Pantai Sayang Heulang, Dedi Mulyadi Minta Garut Segera Berbenah

Viral di media sosial, keluhan wisatawan soal tarif masuk hingga Rp45 ribu di kawasan Pantai Sayang Heulang memantik perhatian Dedi Mulyadi.

Viral, Tarif Tinggi Pantai Sayang Heulang, Dedi Mulyadi Minta Garut Segera Berbenah
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi./INILAHKORAN-Yuliantono

INILAHKORAN.ID - Viral di media sosial, keluhan wisatawan soal tarif masuk hingga Rp45 ribu di kawasan Pantai Sayang Heulang memantik perhatian publik sekaligus reaksi cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Video yang beredar memperlihatkan seorang pengunjung mempertanyakan besaran biaya yang harus dibayar untuk satu sepeda motor. Ia menilai ada ketidaksesuaian antara informasi tarif yang ia ketahui dengan praktik di lapangan.

"Disini Rp15 ribu untuk motor, Rp5 ribu penumpang, tapi diminta Rp45 ribu," ucap dalam video tersebut.

Tak berhenti pada persoalan tarif, wisatawan tersebut juga menyinggung kondisi lingkungan pantai yang dinilai kurang terawat. Sampah yang terlihat di sejumlah titik disebut tidak sebanding dengan biaya yang dibebankan kepada pengunjung.

"Kalau dibikin estetik. Ini banyak sampah, kalau bersih, ini kotor," ujarnya.

Sorotan publik terhadap video ini mendorong Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk turun tangan. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Garut segera melakukan pembenahan menyeluruh, khususnya terkait sistem pungutan dan pengelolaan kawasan wisata.

"Ini yang saya maksud tadi pagi, masuk pantai jangan terlalu banyak pungutan, akibatnya orang marah-marah sehingga keluar kata-kata yang tidak pantas," ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Minggu 29 Maret 2026.

Menurut Dedi, praktik pungutan yang tidak tertata berpotensi merusak pengalaman wisatawan dan berdampak langsung pada citra pariwisata daerah. Ia menekankan pentingnya pengawasan di tingkat lokal agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Lebih lanjut, Dedi mengingatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan wisata sejatinya berada di tangan pemerintah daerah setempat, mulai dari desa hingga kabupaten.

"Kan tidak bagus kalau harus ditangani oleh gubernur, karena sudah ada camat, kepala desa, bupati, wakil bupati, bahkan wakil bupatinya mantu saya sendiri itu. Tolong beresin ya, jangan bikin malu Jawa Barat," tandasnya. 

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pengelola destinasi wisata untuk memastikan transparansi tarif dan kebersihan lingkungan, dua faktor krusial yang menentukan kepuasan dan kepercayaan wisatawan. ***


Editor : JakaPermana