Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Proyek Disnaker, Ada Apa?

INILAHKORAN, Cirebon - Wakil ketua komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim menyikapi beberapa proyek fisik yang ada di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon.

Dia menilai, proyek tahun 2024 berupa rehab gedung senilai kurang lebih Rp. 1,9 miliar belum terlalu penting. Sementara, anggaran untuk infrastruktur saat ini masih sangat kurang.

Lukman menjelaskan, dia menduga proses lelang saat rehab gedung Disnaker juga bermasalah. Terbukti, saat lelang tahun kemarin ada re tender, padahal pemenang sudah diumumkan. Sementara waktu lelang ulang, pemenangnya malah berbeda dengan pemenang awal.

"Sejak awal juga sebetulnya proses lelangnya patut dipertanyakan. Ini ada apa sampai ada re tender atau tender ulang," ungkapnya, Jumat 25 April 2025.

Lukman juga mengaku kecewa, kenapa ada pekerjaan lanjutan rehab kantor Disnaker di tahun ini. Padahal, Pemkab Cirebon sedang gencar-gencarnya melakukan efesiensi anggaran. Harusnya, lanjutan rehab gedung Disnaker sebesar Rp. 700 juta di stop dan anggarannya dialihkan untuk infrastruktur jalan.

"Sekarang lelang lanjutan rehab gedung Disnaker sudah selesai. Padahal kenapa tidak di stop saja dan dialihkan untuk memperbaiki kondisi ruas-ruas jalan yang rusak," ungkapnya.

Dia juga berharap, rencana rehab Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Kabupaten Cirebon tidak jadi digelar. Meskipun dia belum mengetahui secara pasti berapa nilainya, namun lebih elegan dialihkan untuk menambah anggaran infrastruktur jalan. Ini lebih bermanfaat mengingat minimnya anggaran untuk infrastruktur.

"Prioritaskan terlebih dahulu untuk penanganan jalan deh. Kita ini sudah darurat jalan rusak. Sementara anggaran yang dimiliki DPUTR, tidak bisa mencover semua perbaikan jalan rusak," ucapnya.

Untuk itu, dirinya meminta semua anggaran yang ada kembali dibuatkan skala prioritas untuk pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya untuk perbaikan jalan, termasuk di wilayah Cirebon timur yang sudah mengkhawatirkan. Kalau diperuntukan untuk proyek yang urgensinya tidak terlalu penting, maka akan ada kepentingan masyarakat yang terganggu.

"Ya itu tadi, seperti proyek yang ada di Disnaker. Meskipun memang perlu tapi saat ini kita perlu sekali untuk perbaikan jalan. Dan anggarannya terbatas, jadi anggaran yang tidak penting di setiap SKPD alihkan saja buat proyek jalan," tukasnya. (maman suharman)