WFH 100 Persen Setiap Kamis Terbukti Efektif, Jumat Memungkinkan, Biaya Rutin Pemprov Jabar Semakin Hemat

INILAHKORAN.ID - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak berkaitan dengan pelayanan publik, diuntungkan dengan kebijakan Work From Home (WFH), sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor: 188/KPG.03/BKD tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai.

Tiap Kamis per 2026, WFH mulai diimplementasikan sebagai bagian dari upaya, untuk menekan biaya operasional guna mengefektifkan efisiensi, di mana hasilnya akan diprioritaskan ke program utama, yakni pembangunan infrastruktur.

Hasil penghematan dari biaya rutin seperti penggunaan listrik, air, bahan bakar hingga makan dan minum dari WFH ini, diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan di Jabar.

Maka dari itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan, telah ditetapkan WFH penuh 100 persen di tiap Kamis, untuk ASN di bagian administratif atau non-pelayanan publik.

Bahkan lanjut Herman, dimungkinkan pula WFH ditambah pada Jumat, bila nyatanya berpotensi memberikan penghematan signifikan bagi Pemprov Jabar.

Namun tetap tegas Herman, dengan catatan WFH tidak boleh menganggu kinerja ASN.

"WFH sudah jelas, tiap Kamis kita WFH dan Jumat dimungkinkan, apabila ada pertimbangan potensi penghematan. Tentu dengan catatan tidak mengganggu kinerja," ujar Herman seusai mengikuti paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin 5 Januari 2026.

Dia melanjutkan, saat ini tengah berada di era digital government. Di mana, tidak ada lagi sekat penghambat bagi pemerintah dalam bekerja. Sehingga, peluang ini harus dimaksimalkan agar memberikan dampak lebih besar.

"Sekarang kan digital government. Contoh, buat surat kan bisa di mana saja, kapan saja. Koordinasi, bisa call. Yang tidak bisa, yang human touch. Contoh layanan Bapenda. Di Samsat langsung hadir. Tapi layanan indirect bisa dipandu secara digital. Saya kira tidak ada masalah," ucapnya.

Sisi lain, Gubernur Dedi Mulyadi kata dia, telah menegaskan bahwa inovasi WFH untuk efisiensi ini jangan sampai mengorbankan efektivitas dan kreativitas.

"Karena catatan Pak Gubernur itu, efisiensi tidak mengorbankan efektivitas, karena tugas kita memberikan layanan terbaik, cepat, murah, aman," tandasnya.***