WFH Pemprov Jabar Pangkas Anggaran hingga 75 Persen, Operasional Jadi Pos Terbesar

INILAHKORAN.ID - Kebijakan Work From Home (WFH) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak awal 2026 mulai menunjukkan dampak konkret. Efisiensi anggaran tak lagi sekadar klaim, melainkan tercermin dari pemangkasan signifikan pada berbagai pos belanja, terutama operasional.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi mengungkapkan, penerapan WFH sejak Januari 2026 berhasil menekan biaya pendukung kepegawaian secara drastis.

Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, penghematan paling mencolok terjadi pada komponen operasional lainnya yang anjlok hingga 75 persen dibandingkan sebelum kebijakan WFH diberlakukan.

"Yang paling signifikan itu operasional lainnya, mencapai 75 persen. Ini mencakup biaya makan pegawai, penggunaan air, hingga biaya pendukung kepegawaian lainnya," ujar Dedi, Jumat (3/4/2026).

Tak hanya memangkas biaya rutin, kebijakan ini juga berdampak pada penurunan konsumsi energi di perkantoran pemerintah. Rata-rata penghematan anggaran listrik tercatat mencapai 19 persen.

"Untuk laporan rata-rata anggaran listrik ini rata-rata di 19 persen penghematan," ucapnya.

Meski demikian, Pemprov Jabar belum merinci besaran efisiensi dalam nilai rupiah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pola pengeluaran di tiap perangkat daerah yang fluktuatif setiap bulannya.

"Angka rupiahnya berbeda-beda antar bulan. Apalagi di awal 2026 ini, kami memang sudah melakukan efisiensi. Jadi perbandingannya adalah persentase terhadap anggaran tahun lalu,"katanya.