WTP Kabupaten Bogor Diapresiasi Sastra Winara dan Diwanti-wanti Yusfitriadi
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menyampaikan apresiasi yang tinggi atas raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat atas pengelolaan dan pertanggunjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KAbupaten Bogor Tahun 2024.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menyampaikan apresiasi yang tinggi atas raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat atas pengelolaan dan pertanggunjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2024.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Bupati, Wabup, dan seluruh jajaran Pemkab Bogor yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi,” ucap Sastra Winara kepada wartawan, Senin 26 Mei 2025.
Sastra Winara menjelaskan, opini WTP merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Semoga pencapaian atau braihan WTP ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang merata serta berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Senada dengan itu, pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi mengatakan predikat WTP ini sangat berarti dan mempunyai nilai strategis.
Sangat berarti, dimana predikat WTP ini didapat setelah 4 tahun berturut-turut Pemkab Bogor harus mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Raihan predikat WTP ini jugva sangat strategis, dimana predikat ini diberikan oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Barat, beberapa hari sebelum tepat 100 hari kerja perintahan Kabupaten Bogor dipimpin oleh Rudy Susmanto dan Jaro Ade," kata Yusfitriadi.
Yusfitriadi pun mengharapkan predikat WTP ini akan memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap Pemkab Bogor, khususnya dalam tatakelola pemerintahan di bidang keuangan.
"Namun tentu saja, tidak boleh berhenti dengan predikat ini. Karena terkadang predikat yang diberikan oleh BPK teekadangan hasil audit yang hanya bersifat administratif, bukan bersifat faktual. Dimana predikat tersebut, belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Bogor," harapnya.
Ayah dua orang putera itu pun meminta, Rudy Susmanto dan Jaro Ade menjadikan predikat WTP sebagai sebuah momentum untuk memperbaiki dalam pengelolaan keuangan. Agar tidak terlalu jauh secara adminitratif dengan fakta yang terjadi di lapangan.
"Tentu komitmen ini tidak hanya menjadi "narasi pidato" namun harus menjadi spirit dan aksi nyata, termasuk Kesatu penguatan pengawasan secara melekat dan sustainable. Kedua, transparansi dan akuntabel. Ketiga, reward and punishment. Bagi siapa saja, dinas dan unit manapun yang bersil menjaga marwah Kabupaten Bogor dengan menata keuangan secara baik, maka pemerintah layak memberikan penghargaan dalam bentuk apapun dan Keempat, menguatkan fungsi pengawasan. Baik oleh Bupati, Wabup maupun DPRD Kabupaten Bogor, dan Kelima audit eksternal untuk membuat second opinion dan bahan penilaian yang lebih konprehensif," pintanya.
Editor : Doni Ramdhani

