23 Ribu Rumah Subsidi Bagi ASN Bakal Dibangun di Jabar, Seribu Diantaranya Bebas Uang Muka

INILAHKORAN, Bandung - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan delapan pemerintah kabupaten/kota menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait rumah subsidi bagi ASN di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Rabu 4 Juni 2025.

Dalam agenda bertajuk Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Statistik ASN di Pemda Provinsi Jabar dalam rangka Penyelenggaraan Perumahan Bagi ASN, disepakati total 23 rumah subsidi akan dibangun.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah taktis Gubernur Dedi Mulyadi, terhadap pembangunan rumah subsidi.

"Pak Gubernur Jabar bekerja dengan sangat cepat. Gubernur yang pertama bagaimana bikin MoU ya, 23 ribu rumah. Kemudian tadi udah jelas dikasih ada guru ya. Langsung ya guru Madrasah," ujar Ara.

Ara melanjutkan, Jabar mendapatkan alokasi sekitar 30 persen pada program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau sekitar 105 ribu rumah subsidi.

Dimana pihaknya mendorong Bank bjb agar dapat berkontribusi maksimal, dalam pembangunan rumah subsidi ini.

"Dari 350 ribu rumah subsidi, rata-rata 30 persen. Artinya sekitar 100-150 ribu. Nah kita dorong Bank Jabar, kalau bisa jangan cuma 10 ribu. Lebih lagi, supaya Bank Jabar juga maju. Saya kira Pak Yusuf (Direktur Utama Bank bjb) orang yang bersih, profesional, kerja keras," ucapnya.

Massifnya pembangunan rumah subsidi ini lanjut dia, bakal menggerakkan perekonomian di Jabar. Selain membuka lapangan kerja baru, juga bakal memberi dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar.

"Berarti lapangan kerja yang terlihat di Jawa Barat bisa banyak yang terjadi. Nah, inilah pertumbuhan ekonomi itu banyak didorong oleh sektor perumahan," kata dia.

 Soal ukuran rumah subsidi yang kecil, Ara mengaku masih dalam kajian. Sisi lain, opsi tersebut muncul untuk mengantisipasi harga tanah yang mahal di kawasan perkotaan.

Sebab, rencana pembangunan rumah subsidi bakal dilakukan di kawasan perkotaan, guna menekan kemacetan.

"Kalau di kota, tanah sudah mahal ya kan. Kita bisa pikir bikin desain yang bagus. Nanti bagaimana tetap sehat, tidak kumuh," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga bakal menampung masukan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat. Sebab Presiden Prabowo Subianto kata Ara, meminta agar memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Termasuk dirinya merencanakan bakal membuat asosiasi warga rumah subsidi dan komersial, guna menampung masukan terkait konsep pembangunan perumahan.

"Selama ini asosiasi pengembang. Bulan ini saya akan lantik dengan Asosiasi Warga rumah subsidi. Supaya apa? Kita dekat dari pengembang harus, tapi kita juga mendengar dari rakyat yang ada disitu ya. Itu namanya keseimbangan. Pengembang harus kita perhatikan, rakyat juga kita perhatikan. Jadi kita ambil keputusannya bijak," ujarnya.

Sementara Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan, dari 23 ribu rumah subsidi bagi ASN ini, seribu rumah diantaranya akan bebas uang muka. Dimana sumbernya akan dibiayai salah satu pengusaha asal Jawa Barat.

"Nanti kita bagi-bagi ke kabupaten/kota," ucapnya. 

Ke depan sambung dia, subsidi bebas uang muka ini akan diupayakan dari CSR perusahaan, bahkan dari APBD Pemprov Jabar dan kabupaten/kota.

"Jadi menurut saya sih, kalau rumah tanpa DP (uang muka), sangat mungkin dilakukan oleh Pemprov Jabar. Nanti kita petakan dulu, setelah 23 ribu rumah ini. Dimungkinkan (juga) 23 ribu rumah ini bebas DP," kata Dedi. ***