Antisipasi Lahirnya Generasi Korupsi

JIKA Kita harus memilih satu ancaman nyata paling mengerikan di antara rentetan persoalan yang belum dapat dituntaskan di negeri ini, makanya pilihannya adalah bahaya laten Korupsi.

Bagaimana tidak, seperti aliran darah di dalam tubuh kita, Korupsi di Indonesia pun telah menyebar dan mengakar di berbagai sendi kehidupan. 

Penyematan Korupsi sebaga sebuah ancaman paling mengerikan, juga bukan tanpa alasan. Karena saat ini tak bisa dipungkiri Korupsi bukan hanya menjadi miliki kelompok tertentu yang memiliki kesempatan dan kekuasaan untuk melakukannya, tetapi telah menyebar hingga membentuk apa yang disebut dengan mental Korupsi. 

Ancaman tumbuhnya mental korup inilah yang sejatinya menjadi persoalan besar karena wabahnya bahkan menyebar dan mengakar hingga ke kelompok-kelompok kecil sekalipun. Karenanya tentu menjadi sebuah pekerjaan besar bagaimana menghapuskan mental Korupsi dari negeri tercinta ini. 

Pembahasan terkait ancaman Korupsi, sebenarnya juga telah menjadi lalaban setiap orang. mulai dari mereka kaum berdasi hingga para kuli yang hanya bisa melihat aksi-aksi Korupsi dari balik layar televisi.

Pembahasan praktik Korupsi juga kerap kali menjadi bahan diskusi mulai dari akademisi hingga politisi dan bahkan obrolan kaum pinggiran di warung kopi. 

Namun tentu tak cukup jika pemberantasan Korupsi hanya berada pada tataran diskusi tanpa implementasi. Tak akan pernah sampai pemberantasan Korupsi tanpa jerat jeruji atau hukuman kebiri atau bahkan memiskinkannya hingga para pelaku Korupsi tak lagi berpikir untuk mengulangi.

Terus berulangnya kasus-kasus Korupsi yang sebagian besar pelakunya bahkan bak selebrity karena sudah hilangnya rasa malu dalam diri. Perlahan-lahan mulai membentuk mental Korupsi dan ancaman mengerikannya seakan menjadi inspirasi. 

Belum sesuai harapannya jerat hukuman bagi para pelaku, menjadikan negerin terus dipenuhi hantu-hantu kasat mata yang setiap saat mengintai uang untuk pemuas nafsu. 

Maka menjadi sebuah hal menarik, ketika Provinsi Jawa Barat mengambil sebuah langkah berani dengan menjadi daerah pertama yang menerapkan pendidikan anti Korupsi di lingkungan dunia pendidikan dengan sasaran anak-anak didik.

Mungkin dalam praktiknya, penerapan kurikulum anti Korupsi di sektor pendidikan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Kebijakan itu juga jelas tidak akan serta-merta mengikis mental Korupsi yang telah mendarah daging di negeri ini.

Namun, niat baik seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah lebih spesifik lagi Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dengan menggulirkan program tersebut menjadi satu hal yang patut mendapatkan apresiasi. 

Menyandang status sebagai daerah dengan angka kasus Korupsi yang terbilang tinggi di Indonesia, langkah yang dilakukan Jawa Barat merupakan sebuah terobosan tepat. Yakni, menyiapkan generasi yang diharapkan tumbuh menjadi pribadi-pribadi anti Korupsi. 

Visi seorang kepala daerah yang bertekad memangkas praktik Korupsi di masa mendatang, merupakan langkah yang tidak hanya harus diapresiasi tetapi wajib mendapat dukungan seluruh elemen. 

Sehingga fungsi pendidikan yang pada dasarnya membentuk pribadi-pribadi terdidik yang tidak hanya cakap secara keilmuan tetapi juga berbudi pekerti luhur. Juga diharapkan turut terdorong melalui pendidikan anti Korupsi ini.

Tidak berlebihan tentunya jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengapresiasi dan mendukung penuh program penerapan kurikulum anti Korupsi Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Terlebih, sejatinya apa yang dilakukan Jawa Barat jelas senada seirama dengan semangat hadirnya KPK di negeri ini terkait upaya pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik Korupsi.

Tentu saja menarik untuk dinantikan bagaimana kemudian Pemprov Jabar mampu mengawal program pendidikan anti Korupsi ini di masa mendatang. Yang pasti jika komitmen tersebut terus dikawal dan dilakukan bahkan sampai periode kepemimpinan Gubernur Jawa Barat berganti, maka pendidikan anti Korupsi di lingkup sekolah tetaplah akan banyak memberikan manfaat sebagai upaya melunturkan mental-mental Korupsi.

Saat ini tentu saja tantangan terbesar Jawa Barat adalah bagaimana implementasi pendidikan anti Korupsi dapat dikawal terus. Karena seperti obrolan warung kopi atau bahkan diskusi para akademisi maupun politisi hanya akan berhenti pada tataran teori tanpa implementasi.

Jawa Barat telah mampu memulai, maka menjadi harapan bersama agar Jawa Barat juga dapat menjelma menjadi pencetak generasi anti Korupsi. Demi lebih baiknya Indonesia di masa mendatang.***

Penulis Ghiok Riswoto