Kinerja ASN di KBB Terhambat, BKPSDM Sebut Rotasi dan Mutasi Solusinya
Rotasi dan mutasi di lingkungan Pemda KBB terus digaungkan untuk memaksimalkan kinerja para ASN. Begini kata BKPSDM.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Kekosongan sejumlah jabatan tinggi pratama dan sejumlah eselon di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) KBB berdampak pada terhambatnya kinerja ASN KBB.
Seperti diketahui, ada sebanyak 52 jabatan struktural di KBB yang saat ini mengalami kekosongan dan dipegang oleh tenaga pelaksana tugas (Plt) di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Menyikapi hal itu, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali melakukan rotasi mutasi guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Baca Juga: Hard Gumay Ungkap Sosok Pria Beristri yang Sering Beri Uang ke Chandrika Chika: Inisialnya...
Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Promosi Kerja (MPK) BKPSDM KBB, Dany Rizal mengaku, pihaknya ingin segera melakukan rotasi mutasi tersebut.
"Kalau kita pengennya secepatnya, hanya saja prosedur provinsi dan pusat perlu waktu 14 hari kerja. Belum lagi eselon II mesti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 14 hari juga sama," katanya.
Menurutnya, terkait dengan eselon II apabila Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan KASN bisa beriringan dan provinsi sudah selesai secara bersamaan maka tidak akan bermasalah.
Baca Juga: Hongjoong ATEEZ Dinyatakan Positif Covid-19 Setelah Menyelesaikan Tur Eropa
"Itu pun kalau lancar dan hanya KBB saja. Tapi kan di sana yang diurus se-Indonesia," tuturnya.
Salah satunya, saat pihaknya mengajukan pegawai Puskesmas yang sempat terhambat juga di sana banyak pegawainya.
"Datanya sudah diajukan dan tinggal menunggu keputusan pak bupati. Dengan personelnya berdasarkan pertimbangan," ujarnya.
Ke depan, tambah dia, jabatan eselon II pun bakal dilakukan open bidding. Namun, untuk saat ini hanya dirotasi saja.
"Jabatan yang kosong itu Kepala Dinas LH, Diskop UKM dan Asisten III," ujarnya.
Kendati demikian, untuk dua jabatan tersebut belum tentu di open bidding. "Tergantung Plt Bupati Bandung Barat mau diisinya yang mana dulu, kemudian siapa dan di mana akan diopen biddingkan," pungkasnya. *** (agus satia negara).
Editor : inilahkoran


