Petani Kabupaten Bandung Kesulitan Pupuk Subsidi, Pemerintah Berikan Solusi ke Pupuk Organik
Para petani pertanian pangan di Kabupaten Bandung hingga saat ini masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN- Para petani pertanian pangan di Kabupaten Bandung hingga saat ini masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Akibatnya, meskipun hasil sudah tak berimbang dengan biaya produksi, para petani berusaha tetap bertahan dengan membeli pupuk non subsidi yang memang stoknya cukup melimpah dipasaran.
"Nah kalau petani yang sudah tidak tahan dengan kondisi ini, banyak diantara mereka yang ambil jalan pintas dengan menjual sawah miliknya. Sehingga, terjadilah alih fungsi, yang semula sawah produktif sekarang jadi villa dan bangunan lainnya milik orang luar," kata Ketua Gabungan Petani Pemakai Pemerhati Air (GP3A)Mitra Cai Banyu Hurip Daerah Irigasi (DI) Leuwikuya Kabupaten Bandung, Amat Rohimat kepada INILAHKORAN, Kamis 2 Juni 2022.
Baca Juga: Ternyata Kim Kardashian Sempat Ragu dengan Pete Davidson, Simak Ulasan The Kardashians Berikut Ini!
Menurut Amat, para petani sawah di daerahnya terpaksa membeli pupuk non subsidi untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal, jika menghitung biaya produksi dengan harga jual gabah itu tidak seimbang. Namun, karena tak memiliki pilihan lain, sebagian petani yang 100 persen menggantungkan hidupnya dari bertani tetap bertahan meskipun terseok-seok.
"Yah bayangkan saja, dengan menggunakan pupuk bersubsidi harga jual gabah itu perkwintal nya hanya Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu. Nah sekarang dengan pakai pupuk non subsidi yang lebih mahal, tapi kami menjual gabah dengan harga yang tetap. Kondisi ini sudah terjadi sekitar tiga tahun lamanya," ujarnya.
Selain permasalahan pupuk, lanjut Amat, kerusakan infrastruktur irigasi Daerah Irigasi (DI) Leuwikuya di Desa Kutawaringin. Hal ini berpengaruh terhadap suplay air untuk lahan pertanian yang ada di wilayah Desa/ Kecamatan Kutawingin dan juga sebagian Kabupaten Bandung Barat terus berkurang. Kerusakan infrastruktur irigasi yang jebol dan sedimentasi ini kurang lebih 40 persen.
Baca Juga: Sikap Kami: Kekuatan di Aare
"Irigasi ini sudah tua sekali dibangun jaman Belanda 1918, sudah banyak kerusakannya. Apalagi sejak empat tahun ini tidak ada perbaikan dari Pemprov Jabar," katanya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran mengakui jika saat ini keberadaan pupuk non subsidi memang langka. Ini terjadi karena Pemerintah Pusat memangkas subsidi dan hanya tersisa 65 persen.
Selain itu, saat ini juga untuk memperoleh pupuk bersubsidi ini ada beberapa aturan, seperti zonasi dan kartu tani. Dimana kartu tani ini telah mencatat data kebutuhan masing-masing petani yang didasarkan kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Jumlah petani di Kabupatem Bandung yang terdaftar sebagai pemegang kartu tani adalah 91 ribu orang.
"Solusimya cuma harus kembali ke pupuk organik. Nah kalau pertanian holtikultura itu sudah terbiasa dengan itu, tapi kalau pertanian pangan belum bisa mengandalkan organik. Dan sangat bergantung kepada pupuk kimia. Jadi petani kita itu akhirnya tetap mencari pupuk kimia non subsidi, meskipun mahal yah dibeli juga, sehingga ada ungkapan biar mahal juga enggak apa-apa asal ada barangnya," katanya.(rd dani r nugraha).***
Editor : inilahkoran
