TKK Pemkab Bandung Barat Semakin Khawatir Kehilangan Pekerjaan
Nasib para tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) semakin resah.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Nasib para tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) semakin resah.
Pasalnya, selain khawatir dengan kebijakan pemerintah pusat yang memutuskan untuk meniadakan tenaga kerja kontrak (TKK) atau honorer yang bekerja di lingkungan pemda pada 2023 mendatang.
Para TKK ini dibuat tak menentu lantaran sudah adanya ratusan pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah resmi masuk di sejumlah OPD di lingkungan Pemda KBB.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, ada 3.600 TKK atau honorer yang tersebar di berbagai OPD.
Pasalnya, untuk bisa menggaji TKK atau honorer di KBB selama satu tahun, Pemda harus mengeluarkan anggaran APBD sekitar Rp 125 miliar dalam satu tahun. Nilai tersebut nyaris mendekati anggaran yang dipakai untuk pembangunan gedung DPRD KBB yang baru di Ngamprah.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengatakan, untuk para TKK ini sebenarnya tidak akan ada pengalihan.
Namun, pihaknya bakal membuka sejumlah ruang yang diharapkan para tenaga honorer atau TKK bisa tetap bekerja di ruang tersebut.
"Misalnya saja para tenaga honorer ini bisa masuk di Petani Peternak Zilenial dan lain sebagainya," katanya saat ditemui, Selasa 14 Juni 2022.
Kendati demikian, sambung dia, pihaknya pun tengah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Menpan-RB, Pak Tjahjo Kumolo.
"Kemarin saya sempat menghubungi beliau dan meminta waktunya. Insyaallah besok Rabu saya akan ke Jakarta dan bertemu beliau," tuturnya.
Ia berharap, usai bertemu Menpan RB tersebut bisa menghasilkan solusi untuk tenaga kontrak tersebut, apakah akan ada P3K atau lainnya.
"Kan bisa solusi yang lain juga, seperti outsourcing. Itu juga bisa sebagai solusi dan harus diupayakan," pungkasnya.*** (agus satia negara).***
Editor : inilahkoran
