Roda Dua Capai 1.700, DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Lakukan Kajian Ganjil Genap
Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan meminta Pemkot Bandung mengkaji ganjil genap lantaran banyaknya kendaraan roda dua
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung diminta melakukan kajian tentang pemberlakuan ganjil genap kendaraan untuk mengurangi persoalan kemacetan. Karena ke depan, kemacetan di Kota Bandung diprediksi lebih dari saat ini.
"Kita mencermati sebagai bentuk pengawasan melihat 18 Juli anak-anak sekolah mulai masuk, kemacetan luar biasa seperti di Cicaheum, Samsat. Jadi Dishub coba dilakukan kajian dengan ganjil genap," kata Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan pada Kamis 21 Juli 2022.
Tedy Rusmawan menyebut, bahwa jumlah kendaraan roda empat dengan pelat nomor D mencapai 500 ribu unit dan roda dua mencapai 1,700 unit kendaraan. Namun, penambahan kendaraan yang ada tidak sebanding dengan penambahan ruas jalan, dan itu pun hanya menambah flyover.
Baca Juga: Waspada Bencana, Diskar PB Kota Bandung Siagakan Puluhan Personel
"Pada satu titik kalau enggak ada terobosan, pasti akan mengalami kemacetan yang ekstrem. Berdasarkan itu kita mendorong ke Dinas Perhubungan (Dishub) agar melakukan kajian, seperti mencoba bagaimana memberlakukan sistem ganjil genap," ucapnya.
Tedy menilai, kebijakan tersebut akan mengurangi jumlah kendaraan di jalan-jalan Kota Bandung. Namun, dengan catatan apabila kajian selesai dan akan diberlakukan, maka harus dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk roda empat.
"Lalu dikaji dimana jalan yang paling tepat, ingin mengurangi kendaraan yang beroperasi di Bandung sehingga mengurangi kemacetan. Saya pikir awal mendorong buat kajian dulu, termasuk juga agar ketika diberlakukan mendorong warga menggunakan transportasi publik," ujar dia.
Baca Juga: Ajak Siswa Biasakan Jalan Kaki ke Sekolah, Pemkot Bandung Buatkan Rute Aman Selamat Sekolah
Tedy menambahkan, saat ini yang terjadi transportasi publik seperti angkutan kota dan bus banyak yang kosong. Sementara di satu sisi masyarakat mengeluhkan kemacetan yang terjadi. Persoalan kemacetan merupakan isu bersama yang perlu dicari solusi.
"Harapan kita enggak mau tergesa-gesa, wacana digulirkan yang jelas ruas jalan enggak bertambah. Sedangkan kondisi semakin normal. Inovasi-inovasi harus dilakukan kongkret jangan ada pembiaran. Maka kita minta Dishub segera melakukan kajian," tandasnya. *** (Yogo Triastopo)
Editor : inilahkoran


