Bappeda Jabar dan BUMD Miskin Inovasi, Akselerasi Pembangunan Terancam Mandek

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan tidak menampik, bila sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar yang menjadi motor penggerak pemerintah provinsi (Pemprov) adalah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Bila tidak ada inovasi, mengeruk dari celah lain, entah itu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), besar kemungkinan akselerasi pembangunan terancam mandek. Mengencangkan ikat pinggang, membatasi belanja daerah sebagai konsekuensinya.

Sebab wacana perubahan perhitungan pembagian dana bagi hasil (DBH) atas PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai menyeruak. Dimana kabarnya akan dilakukan pada 2025 mendatang. 

Perhitungan saat ini, dimana jatah Pemprov Jabar 70 persen dan pemerintah kabupaten/kota 30 persen akan berbalik jika wacana tersebut dieksekusi tahun depan. Lantaran pembagiannya 60 persen bagi kota/kabupaten, sisanya 40 persen untuk provinsi. Prediksi awal, sekitar Rp1,8 triliun hilang bagi Jabar.

"Betul, pendapatan kita 90 persen dari kendaraan. Maka kita harus cari potensi lain. Kita berharap dari sumber lain, misal air permukaan (pajak air permukaan). Kemudian mendorong peran BUMD," ujar Iendra saat dihubungi, Kamis 1 Februari 2024.

Tidak hanya itu kata Iendra, pemanfaatan aset daerah juga harus dilakukan untuk menggenjot PAD. Jika tidak ada perbaikan, dipastikan banyak aktivitas dari program Pemprov Jabar jadi terhambat.

"Tiga alternatif itu yang saat ini memang kita dorong," ucapnya.

Mengenai potensi pajak air permukaan (PAP) lanjut Iendra, juga sulit untuk dioptimalkan. Ada beberapa kendala yang diakuinya butuh waktu untuk diproses, supaya bisa maksimal.

"Dari dulu Bapenda sudah terus mengomunikasikan. Tapi tantangannya adalah kesiapan teman-teman di sektornya, serta sarana prasarana pendukung," ucapnya

Potensi jebloknya PAD Jabar sejatinya sudah terendus oleh Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin, seiring dengan adanya perubahan arus kebijakan. Salah satunya proses transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik. 

Maka dari itu beberapa waktu lalu dia menungkapkan, bahwa harus ada tindakan guna memastikan PAD Jabar tetap stabil untuk menjamin pembangunan.

"Kita harus mulai mikir dari PAD, karena selama ini PKB. Kalau sudah bergeser ke mobil listrik semua, motor listrik mau bagaimana? Antisipasi dari sekarang, jangan sampai kebingungan sendiri mencari sumber PAD," ungkapnya. (Yuliantono)***