Bappeda Jabar dan BUMD Miskin Inovasi, Akselerasi Pembangunan Terancam Mandek

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan tidak menampik, bila sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar yang menjadi motor penggerak pemerintah provinsi (Pemprov) adalah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Bila tidak ada inovasi, mengeruk dari celah lain, entah itu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), besar kemungkinan akselerasi pembangunan terancam mandek. Mengencangkan ikat pinggang, membatasi belanja daerah sebagai konsekuensinya.

Sebab wacana perubahan perhitungan pembagian dana bagi hasil (DBH) atas PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai menyeruak. Dimana kabarnya akan dilakukan pada 2025 mendatang. 

Baca Juga : Persib Bandung Luncurkan Platform Baru

Perhitungan saat ini, dimana jatah Pemprov Jabar 70 persen dan pemerintah kabupaten/kota 30 persen akan berbalik jika wacana tersebut dieksekusi tahun depan. Lantaran pembagiannya 60 persen bagi kota/kabupaten, sisanya 40 persen untuk provinsi. Prediksi awal, sekitar Rp1,8 triliun hilang bagi Jabar.

"Betul, pendapatan kita 90 persen dari kendaraan. Maka kita harus cari potensi lain. Kita berharap dari sumber lain, misal air permukaan (pajak air permukaan). Kemudian mendorong peran BUMD," ujar Iendra saat dihubungi, Kamis 1 Februari 2024.

Tidak hanya itu kata Iendra, pemanfaatan aset daerah juga harus dilakukan untuk menggenjot PAD. Jika tidak ada perbaikan, dipastikan banyak aktivitas dari program Pemprov Jabar jadi terhambat.

Baca Juga : Malang Benar... Mahasiswa Asal Wonosobo Kemalingan di Bus saat ke Bandung, Laptop dan iPad Raib

"Tiga alternatif itu yang saat ini memang kita dorong," ucapnya.