Berkaca dari Krisis 2023, Pemprov Jabar Siaga Hadapi Ancaman El Nino dan Kekeringan

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak ingin mengulangi dampak besar yang terjadi saat El Nino 2023. Menghadapi potensi musim kemarau panjang tahun 2026, berbagai langkah mitigasi mulai disiapkan untuk mencegah meluasnya krisis air bersih, gangguan produksi pangan, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ancaman tersebut muncul, seiring prediksi menguatnya fenomena El Nino yang berpotensi menurunkan curah hujan dan meningkatkan suhu udara di sejumlah wilayah. Kondisi ini dinilai dapat memperbesar risiko kekeringan, terutama di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan sumber air.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menjelaskan, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berdampak langsung terhadap pola cuaca di Indonesia.

Dalam kondisi yang lebih ekstrem, fenomena tersebut dapat memicu kekeringan berkepanjangan dan menimbulkan dampak berantai terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah pun mulai memetakan wilayah rawan terdampak, menyiapkan distribusi air bersih, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.

“Pemprov Jabar juga telah melaksanakan rapat koordinasi kesiapsiagaan kekeringan bersama BPBD kabupaten/kota pada 8 Mei 2026,” ujar Herman, Minggu (7/6/2026).

Selain memperkuat kesiapan daerah, Pemprov Jabar juga mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk menyiapkan sumber daya manusia, peralatan pendukung, serta strategi mitigasi menghadapi kemungkinan krisis air dan kebakaran lahan selama musim kemarau berlangsung.

Sistem pemantauan dan peringatan dini juga terus diperkuat. Di saat yang sama, edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan air secara efisien terus digencarkan melalui berbagai kanal komunikasi.

Sebagai bentuk keseriusan menghadapi ancaman tersebut, pemerintah provinsi tengah menyiapkan payung hukum untuk memperkuat koordinasi penanganan di lapangan.

“Akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) siaga kekeringan dan Kepgub posko siaga kekeringan,” ucapnya.

Menurut Herman, status darurat akan diberlakukan apabila dampak kekeringan berkembang semakin luas dan mengganggu aktivitas masyarakat berdasarkan hasil kajian teknis serta rekomendasi dari BPBD.

Berbagai upaya pengurangan risiko juga telah disiapkan, mulai dari konservasi sumber daya air, optimalisasi fungsi embung dan waduk, hingga penguatan distribusi bantuan air bersih bagi wilayah yang mengalami kesulitan pasokan air.

“Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan, untuk menggunakan air secara hemat dan bijak, sebagai bagian penting dalam upaya pengurangan dampak kekeringan,” katanya.

Pengalaman El Nino 2023 menjadi catatan penting bagi Jawa Barat. Saat itu, kekeringan tercatat melanda 258 kecamatan dan 727 desa/kelurahan. Dampaknya dirasakan lebih dari 1,09 juta warga atau sekitar 320 ribu kepala keluarga.

Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan jumlah desa terdampak terbanyak, mencapai 201 desa dan kelurahan. Disusul Kabupaten Bandung sebanyak 85 desa/kelurahan serta Kabupaten Ciamis sebanyak 57 desa/kelurahan.

Tidak hanya memicu krisis air, musim kering ekstrem juga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di 24 kabupaten/kota. Sebanyak 231 kecamatan dan 471 desa/kelurahan tercatat terdampak, dengan kasus terbanyak berada di Majalengka, Sumedang, Subang, dan Sukabumi.

Sementara itu, sektor pertanian menjadi perhatian utama mengingat Jawa Barat merupakan salah satu lumbung padi nasional. Menjaga ketersediaan air irigasi dinilai menjadi faktor krusial untuk mempertahankan produktivitas lahan sawah yang mencapai 900.772 hektare.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Dadan Hidayat mengatakan, koordinasi lintas sektor telah dilakukan guna memastikan kebutuhan air pertanian tetap terpenuhi di tengah ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai sarana pendukung sejak 2025 melalui pembiayaan APBN dan APBD. Infrastruktur tersebut mencakup 215 unit irigasi perpompaan, optimalisasi lahan non rawa seluas 23.052 hektare, 1.315 unit bantuan pompa air, 50 unit irigasi perpompaan tenaga surya, serta 119 unit bantuan pompa air yang didanai APBD.

Dadan berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga pemerintah desa dapat menjaga keberlanjutan pasokan air dan memperkuat ketahanan pangan Jawa Barat di tengah tantangan perubahan iklim.

"Sehingga produksi dan produktivitas padi di Provinsi Jawa Barat tetap terpelihara, bahkan meningkat, di tengah tantangan perubahan iklim," tutupnya.