Bersama Kejati Jabar, Kanwil DJP Jabar I Selamatkan Penerimaan Negara Rp131 Miliar Selama 2022
Kepala Kanwil DJP Jabar I Erna Sulistyowati mengatakan, sinergi yang dijalin itu untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana perpajakan dilakukan secara restorative justice. Untuk itu, pihaknya menggandeng Kejati Jabar.
INILAHKORAN, Bandung - Upaya kolaboratif dijalankan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jabar I bersama Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jabar.
Kepala Kanwil DJP Jabar I Erna Sulistyowati mengatakan, sinergi yang dijalin itu untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana perpajakan dilakukan secara restorative justice. Untuk itu, pihaknya menggandeng Kejati Jabar.
“Selama 2022 kemarin, nilai total pemulihan kerugian negara yang dihasilkan dari upaya persuasif di DJP Jabar I yang bersifat kolaboratif terhitung sebesar Rp131.121.166.653. Itu berdasarkan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sejumlah wajib pajak,” kata Erna di Kejati Jabar, Rabu 15 Februari 2023.
Baca Juga : Kembangkan Potensi Wanita Kuat dan Mengagumkan, Program #BeYoutiful Sun Life Indonesia Digelar
Menurutnya, upaya awal dilakukan selama 2022 dalam konteks penegakan hukum tindak pidana meliputi kegiatan persuasif dan kolaboratif bersama dengan unsur lain di DJP Jabar I. Kegiatan dilakukan dengan harapan wajib pajak melakukan pembetulan terhadap pelaporan pajaknya sebelum DJP perlu melakukan tindakan penegakan hukum.
Selain hasil tersebut, kegiatan penegakan hukum di Kanwil DJP Jabar I juga menghasilkan delapan berkas perkara penyidikan terhadap 7 orang tersangka yang dinyatakan lengkap atau P21 dan dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Ketujuh tersangka tersebut yakni YSI yang melakukan tindak pidana melalui CV MU dan CV NAP, AS alias DA yang melakukan tindak pidana melalui sekurang-kurangnya 3 wajib pajak, GNW yang melakukan tindak pidana melalui sekurang-kurangnya 9 wajib pajak, CJ yang melakukan tindak pidana melalui sekurang-kurangnya 9 wajib pajak, SHH yang melakukan tindak pidana melalui CV MCD dan PT CG, AN yang merupakan wajib pajak orang pribadi, dan HRS yang melakukan tindak pidana melalui PT MPR.
Baca Juga : Pos Indonesia jadi Tuan Rumah Asia Pacific Post ePacket Steering Committee Meeting & Workshop 2023
“Penegakan hukum perpajakan merupakan aspek proses bisnis di bidang perpajakan yang sangat penting karena penegakan hukum perpajakan memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak dengan memberikan kepastian hukum,” sebutnya.
Halaman :
